TKN Curigai Upaya Delegitimasi KPU

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 13/03/2019 05:17 WIB
TKN Curigai Upaya Delegitimasi KPU Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mencurigai kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang membangun upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan untuk merespons hasil survei Saiful Maujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan KPU dan Bawaslu dalam mengelola Pilpres 2019.

"Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu kerja-kerja mereka [KPU]," kata Karding, di Jakarta, Selasa (12/3).


Lebih lanjut, politikus PKB itu menilai, KPU dan Bawaslu telah independen dan bekerja keras semaksimal mungkin untuk menggelar Pemilu 2019 secara jujur dan adil.

Karding meminta kepada semua pihak untuk tidak mendelegitimasi seolah-olah KPU dan Bawaslu bersikap tidak netral dalam Pilpres 201.

"KP U harus bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan dideligitimasi," ujar Karding.

Terpisah, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengamini bahwa ada tujuan politik tertentu dari framing yang dibangun. Framing yang dimaksud adalah menggambarkan ketidaknetralan KPU pada Pilpres 2019. Menurutnya, setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik.

"Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang," kata Emrus.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tetap hadir dengan kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan, KPU masih kecolongan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga negara asing.

"Itu, kan, sudah dituntaskan. Artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja profesional," beber Emrus.

Lebih lanjut, Emrus menyatakan, berbagai kritik yang diarahkan harus bisa menjadi energi baru bagi KPU untuk berbenah diri. Dia menyarankan agar KPU bisa lebih transparan dalam menggelar beragam kegiatannya menjelang Pilpres 2019.

"Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampai ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kerja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable," pungkas Emrus.

[Gambas:Video CNN] (rzr/asr)