Selidiki 15 Camat Dukung Jokowi, KASN Klaim Tak Berpihak

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melanjutkan penyelidikan terhadap 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan terkait dugaan pelanggaran netralitas di masa kampanye Pilpres 2019. Itu dilakukan karena Bawaslu setempat sudah berhenti mengusut kasus tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu Sulawesi Selatan menyetop penyelidikan dan melimpahkan kasus tersebut ke KASN lantaran yang bersangkutan adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Lihat juga: Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi

"Ya, kami melanjutkan penyelidikan tentang hal tersebut," ucap Wakil Ketua KASN Irham Dilmy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (14/3).

KASN akan menyelidik kasus itu berlandaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Tidak merujuk kepada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang digunakan Bawaslu.

Irham tidak menyebutkan berapa lama KASN menyelidiki kasus netralitas 15 camat itu hingga keluar suatu kesimpulan. Dia hanya mengatakan pihaknya akan berusaha secepat mungkin.

Lihat juga: Bawaslu Klaim Alami 66 Kekerasan Jelang Pemilu 2019

Irham juga tidak ingin terlalu menanggapi jika ada asumsi di masyarakat bahwa KASN akan tumpul mengusut kasus yang berkaitan dengan paslon petahana.

Dia menegaskan KASN akan bekerja dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, tidak ada tendensi politik ke salah satu pihak. Irham menekankan pihaknya akan bekerja secara objektif. Jika ada kesalahan, maka akan dinyatakan sebagai pelanggaran.

"Yang bisa membela dan ternyata tidak salah, ya kita nyatakan tak bersalah. Sudah ratusan contoh di masa lalu keputusan/rekomendasi KASN mengenai pelanggaran asas netralitas ASN," ucap Irham.

"Publik yang menilai sepenuhnya," lanjut Irham.

Lihat juga: Kubu Jokowi Sebut Kualitas Amien Rais Makin Pudar di Hari Tua

Bawaslu Sulawesi Selatan sebelumnya menyatakan deklarasi 15 camat di Makassar merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menyebut kasus tersebut tak memenuhi unsur pidana pemilu dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Laode mengatakan deklarasi itu merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Para camat itu dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"KASN yang akan beri sanksi sebab di sana ada proses juga apakah yang direkomendasikan Bawaslu itu kurang benar atau sudah benar itu kami serahkan ke KASN," ucap dia saat dihubungi, Selasa (12/3). (bmw/wis)