Wiranto Sebut Usul Penarikan TNI dari Nduga Tak Logis
CNN Indonesia
Kamis, 14 Mar 2019 14:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan penarikan personel TNI dari wilayah Nduga, Papua, tidak logis jika hanya dikaitkan dengan kepentingan pemilu.
"Kalau kemudian ada keinginan menarik TNI hanya karena pemilu, ya tidak logis," ujar Wiranto di Kantor Kemkopolhukam, Jakarta, Kamis (14/3).
Wiranto menjelaskan pengiriman dan penugasan personel TNI di Papua, termasuk di Nduga, untuk kepentingan keamanan nasional. Ia berkata tugas TNI adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Ia juga berkata pemerintah, lewat TNI dan Polri wajib memberikan rasa aman bagi warga negara yang merasa mengalami gangguan keamanan.
"Nah, jangan sampai dicampuradukkan ya. Kalau ada permintaan TNI ditarik karena mau pemilu ya itu namanya salah arah," ujarnya.
Di sisi lain, mantan Panglima ABRI ini mengklaim penyelenggara pemilu dan aparat sudah membuat indeks kerawanan dalam pemilu sejak beberapa bulan lalu. Dengan data indeks kerawanan itu, ia berharap kerawanan dapat dinetralisasi hingga hari pencoblosan pada 17 April 2019.
"Sekarang dari hasil indeks kerawanan pemilu itu sudah kita berangsur-angsur bisa menetralisirnya. Sehingga kita harapkan pada nanti saatnya hari H, pada saat pemilu itu kerawanan-kerawanan yang tadinya merupakan bagian dari kemungkinan-kemungkinan rawan sudah dapat dinetralisir, termasuk di Papua," ujar Wiranto.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua. Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Baiknya distrik-nya dikosongkan saja dulu, biar pendeta, (tokoh) adat dia sana (Nduga). Aparatnya di kota saja. 600 aparat kembalikan saja," kata Lenis saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).
Lenis khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Lenis juga mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
[Gambas:Video CNN] (jps/arh)
"Kalau kemudian ada keinginan menarik TNI hanya karena pemilu, ya tidak logis," ujar Wiranto di Kantor Kemkopolhukam, Jakarta, Kamis (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, jangan sampai dicampuradukkan ya. Kalau ada permintaan TNI ditarik karena mau pemilu ya itu namanya salah arah," ujarnya.
"Sekarang dari hasil indeks kerawanan pemilu itu sudah kita berangsur-angsur bisa menetralisirnya. Sehingga kita harapkan pada nanti saatnya hari H, pada saat pemilu itu kerawanan-kerawanan yang tadinya merupakan bagian dari kemungkinan-kemungkinan rawan sudah dapat dinetralisir, termasuk di Papua," ujar Wiranto.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua. Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lihat juga:TNI Bantu Pembangunan Jembatan Trans Papua |
Lenis khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Lenis juga mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
[Gambas:Video CNN] (jps/arh)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK