Jokowi Ancam Sofyan Djalil soal Pembagian Sertifikat Tanah

CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 13:56 WIB
Jokowi Ancam Sofyan Djalil soal Pembagian Sertifikat Tanah Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana blusukan ke Pasar Pagi, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (14/3). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat tanah gratis kepada warga di Kepulauan Bangka Belitung. Ia mengaku sudah menargetkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengeluarkan sertifikat sebanyak 9 juta lembar pada tahun ini.

Jokowi menyebut sampai mengancam Sofyan bila target yang dirinya berikan itu tak terpenuhi. Ia juga mendorong jajaran BPN bekerja keras agar bisa melampaui target penyerahan sertifikat gratis kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

"Yang paling penting kalau enggak mencapai target menterinya sudah saya ancam, awas awas awas. Awas kalau enggak cepat melayani masyarakat," kata Jokowi di GOR Sahabudin, Pangkalpinang, Kamis (14/3).


Jokowi mengaku memberikan target kepada Sofyan sejak 2016 lalu lantaran pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sertifikat tanah untuk rakyat hanya 500 ribu lembar. Ia menyebut pada 2017 juga sudah meminta BPN mengeluarkan 5 juta sertifikat.

"Alhamdulillah bisa tercapai 5,4 juta, bagikan semuanya di seluruh provinsi yang ada," ujarnya.

Kemudian, kata Jokowi, dirinya kembali memberi target pada 2018 agar BPN mengeluarkan sertifikat sebanyak 7 juta lembar. Menurut mantan Wali Kota Solo itu, target tersebut terlampaui dengan dicetaknya 9,4 juta sertifikat.

"Kantor BPN mungkin kinerjanya pagi siang malam, enggak apa-apa, memang melayani masyarakat seperti itu," katanya.

Jokowi menyatakan sertifikat tanah penting dimiliki oleh seluruh rakyat. Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat tentang sengketa tanah atau lahan saat berkunjung ke sejumlah daerah.

Menurut Jokowi, tak sedikit konflik lahan melibatkan masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut penyebab konflik ini karena masyarakat belum memegang sertifikat.

"Karena apa? Masyarakat enggak pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," ujarnya. (fra/osc)