ANALISIS
Strategi Jokowi Bangun SDM dan Menguapnya Revolusi Mental
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mar 2019 07:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan dirinya dan calon presiden Joko Widodo akan mengubah strategi pembangunan jika memenangkan Pilpres 2019. Ma'ruf menyebut bakal ada penekanan terhadap pembangunan sumber daya manusia.
"Kami akan lakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula infrastruktur kepada pembangunan SDM," tutur Ma'ruf dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/3).
Ma'ruf mengatakan Jokowi sudah melakukan banyak hal sejak menjadi presiden pada 2014. Selanjutnya, kata Ma'ruf, perlu ada aspek lain yang harus dimaksimalkan. Tentu mengoptimalkan apa saja yang sudah dilakukan atau dihasilkan Jokowi sebelumnya.
"Yang akan kami lakukan adalah ta'dzim wa takmilah dan ziadah, menambahkan manfaat dan maslahat yang sudah ada," ujar Ma'ruf.
Rencana memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di periode 2019-2024 sudah pernah diutarakan Jokowi pada Desember 2018, di acara rapat kerja nasional Bravo 5, Jakarta.
"Setelah besar-besaran kita bangun infrastruktur di tanah air. Tahapan besar kedua nanti adalah pembangunan SDM juga secara besar-besaran," tutur Jokowi.
"Infrastruktur itu prasyarat, pembangunan sumber daya manusia adalah fondasi yang harus kita kerjakan," lanjutnya.
Dalam visi dan misi yang diunggah di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-Ma'ruf memang memprioritaskan pembangunan kualitas manusia.
Hal itu tampak dari sembilan misi yang akan ditempuh dalam merealisasikan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Misi pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Misi tersebut diurai kembali menjadi 6 program aksi. Setiap program aksi mengandung upaya-upaya yang akan dilakukan.
Program aksi pertama yakni mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, Jokowi-Ma'ruf bertekad mengurangi angka stunting karena mempengaruhi daya saing bangsa.
Program aksi kedua adalah reformasi sistem kesehatan. Jokowi-Ma'ruf menganggap manusia yang sehat akan lebih produktif. Karenanya, peningkatan sarana kesehatan dan pelayanan akan ditingkatkan.
Porgram aksi ketiga adalah mengembangkan reformasi sistem pendidikan. Pemerataan sarana pendidikan di berbagai wilayah bakal dilakukan. Bagi pasangan calon nomor urut 01, hal itu dapat membuat kualitas pendidikan merata.
Program aksi keempat yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi - Ma'ruf menganggap perlu merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
Program aksi kelima yakni menumbuhkan kewirausahaan. Dalam hal ini, Jokowi-Ma'ruf bakal mendorong pengusaha-pengusaha muda dari kalangan milenial.
Program aksi keenam adalah menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jokowi-Maruf ingin mendorong peran penting perempuan Indonesia. Mereka menganggap perempuan adalah penjaga moral keluarga dan masyarakat.
Gaung Kosong Revolusi Mental
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pembangunan manusia bakal sulit dijalankan secara optimal oleh Jokowi-Ma'ruf jika terpilih pada Pilpres 2019. Dia berkaca dari kampanye Jokowi pada 2014 lalu yang kerap menggaungkan Revolusi Mental.
Menurut Pangi, Revolusi Mental hingga kini tidak jelas penerapannya, begitu pula hasil yang diperoleh. Dia mengatakan pemerintah justru beralih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik daripada pembangunan SDM melalui Revolusi Mental.
"Panas tahi ayam, di kampanye narasi pembangunan sumber daya manusia semangat, di tengah jalan ditinggalkan dan menguap semangatnya, sama seperti Revolusi Mental," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/3).
"Revolusi mental saja sudah enggak jelas ujung ceritanya, tiba-tiba sekarang mau bangun sumber daya manusia, saya melihat hanya sebatas retorika yang bisa saja tidak dijalankan di kemudian hari," lanjutnya.
Pangi menganggap hal itu adalah bukti bahwa Jokowi tidak konsisten. Karenanya, wajar jika ada yang berasumsi bahwa pembangunan manusia tidak dijalankan secara optimal di periode selanjutnya.
Di sisi lain, Pangi juga tidak sepakat jika pembangunan sumber daya manusia yang hanya dikedepankan. Dia menilai pembangunan infrastruktur fisik dan kualitas manusia mesti dilaksanakan dengan seirama. Infrastruktur fisik termasuk penunjang pembangunan kualitas manusia.
"Di Era SBY saya melihat keduanya berjalan. Harus dijalankan keduanya," kata Pangi.
Terlebih, kata Pangi, selama ini Jokowi mau pun Ma'ruf belum pernah menjabarkan secara rinci misi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan SDM. Pangi melihat itu masih sebatas permukaan.
Jokowi dan Ma'ruf belum pernah menjelaskan apa saja upaya yang akan dilaksanakan secara konkret. Padahal, kata Pangi, Ma'ruf bisa memanfaatkan sesi debat kemarin untuk menjelaskan itu semua.
Pangi khawatir rencana pembangunan SDM hanya menguap begitu saja tanpa ada realisasi. Terlebih, masyarakat Indonesia cenderung pemaaf karena enggan menagih janji pemimpinnya saat kampanye.
"Sehingga capres atau cawapres tidak takut mengobral janji," kata Pangi.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengungapkan hal berbeda. Menurutnya, pembangunan infrastuktur fisik sudah cukup masif dilaksanakan Jokowi selama ini.
"Tentu perlu pembangunan SDM karena infrastruktur sebagai landasan pemerataan ekonomi dan pembangunan sudah masif. Sekarang giliran SDM yang dibangun," kata Adi.
Dia mengamini masih ada wilayah yang belum terjamah pembangunan infrastruktur. Namun, itu tidak terlalu jadi masalah.
"Sebagian daerah sudah selesai tapi tinggal finishing, tak terlampau jadi beban," ujar Adi.
Perihal Ma'ruf yang tidak menjabarkan langkah dalam membangun SDM saat debat, Adi juga menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan.
Sebaliknya, Adi menganggap publik akan melihat secara positif karena Ma'ruf tidak mengungkapkan rencana berbeda dengan Jokowi.
"Positif karena persepsi publik melihat Jokowi dan Ma'ruf seiring seirama dan kompak. Ini penting jelang pencoblosan," kata Adi.
Adi mengamini bahwa Jokowi sudah berulang kali membeberkan rencana prioritas pembangunan SDM meskipun tidak rinci. Ma'ruf pun demikian dalam debat cawapres lalu.
Menurutnya, Ma'ruf seharusnya bisa memanfaatkan waktu saat debat untuk menjelaskan secara komprehensif rencana pembangunan SDM. Namun, hal itu tidak dilakukan.
Adi melihat itu bukan masalah. Dia mengatakan publik juga tidak akan menganggap negatif mengenai hal tersebut.
"Tak ada dampak negatif apa pun karena pemaparan visi-misi sifatnya umum bukan teknis. Teknis bisa diterjemahkan program aksi kalau sudah menang," ujar Adi.
[Gambas:Video CNN] (pmg/bmw/pmg)
"Kami akan lakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula infrastruktur kepada pembangunan SDM," tutur Ma'ruf dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/3).
Ma'ruf mengatakan Jokowi sudah melakukan banyak hal sejak menjadi presiden pada 2014. Selanjutnya, kata Ma'ruf, perlu ada aspek lain yang harus dimaksimalkan. Tentu mengoptimalkan apa saja yang sudah dilakukan atau dihasilkan Jokowi sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di periode 2019-2024 sudah pernah diutarakan Jokowi pada Desember 2018, di acara rapat kerja nasional Bravo 5, Jakarta.
"Infrastruktur itu prasyarat, pembangunan sumber daya manusia adalah fondasi yang harus kita kerjakan," lanjutnya.
Dalam visi dan misi yang diunggah di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-Ma'ruf memang memprioritaskan pembangunan kualitas manusia.
Hal itu tampak dari sembilan misi yang akan ditempuh dalam merealisasikan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Misi pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Misi tersebut diurai kembali menjadi 6 program aksi. Setiap program aksi mengandung upaya-upaya yang akan dilakukan.
 Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengikuti Debat Pilpres 2019 putaran ketiga. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Program aksi kedua adalah reformasi sistem kesehatan. Jokowi-Ma'ruf menganggap manusia yang sehat akan lebih produktif. Karenanya, peningkatan sarana kesehatan dan pelayanan akan ditingkatkan.
Porgram aksi ketiga adalah mengembangkan reformasi sistem pendidikan. Pemerataan sarana pendidikan di berbagai wilayah bakal dilakukan. Bagi pasangan calon nomor urut 01, hal itu dapat membuat kualitas pendidikan merata.
Program aksi keempat yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi - Ma'ruf menganggap perlu merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
Program aksi kelima yakni menumbuhkan kewirausahaan. Dalam hal ini, Jokowi-Ma'ruf bakal mendorong pengusaha-pengusaha muda dari kalangan milenial.
Program aksi keenam adalah menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jokowi-Maruf ingin mendorong peran penting perempuan Indonesia. Mereka menganggap perempuan adalah penjaga moral keluarga dan masyarakat.
 Gerakan Revolusi Mental disosialisasikan di Kemensos, Jakarta. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari) |
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pembangunan manusia bakal sulit dijalankan secara optimal oleh Jokowi-Ma'ruf jika terpilih pada Pilpres 2019. Dia berkaca dari kampanye Jokowi pada 2014 lalu yang kerap menggaungkan Revolusi Mental.
Menurut Pangi, Revolusi Mental hingga kini tidak jelas penerapannya, begitu pula hasil yang diperoleh. Dia mengatakan pemerintah justru beralih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik daripada pembangunan SDM melalui Revolusi Mental.
"Panas tahi ayam, di kampanye narasi pembangunan sumber daya manusia semangat, di tengah jalan ditinggalkan dan menguap semangatnya, sama seperti Revolusi Mental," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/3).
"Revolusi mental saja sudah enggak jelas ujung ceritanya, tiba-tiba sekarang mau bangun sumber daya manusia, saya melihat hanya sebatas retorika yang bisa saja tidak dijalankan di kemudian hari," lanjutnya.
Pangi menganggap hal itu adalah bukti bahwa Jokowi tidak konsisten. Karenanya, wajar jika ada yang berasumsi bahwa pembangunan manusia tidak dijalankan secara optimal di periode selanjutnya.
Di sisi lain, Pangi juga tidak sepakat jika pembangunan sumber daya manusia yang hanya dikedepankan. Dia menilai pembangunan infrastruktur fisik dan kualitas manusia mesti dilaksanakan dengan seirama. Infrastruktur fisik termasuk penunjang pembangunan kualitas manusia.
"Di Era SBY saya melihat keduanya berjalan. Harus dijalankan keduanya," kata Pangi.
Terlebih, kata Pangi, selama ini Jokowi mau pun Ma'ruf belum pernah menjabarkan secara rinci misi yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan SDM. Pangi melihat itu masih sebatas permukaan.
Jokowi dan Ma'ruf belum pernah menjelaskan apa saja upaya yang akan dilaksanakan secara konkret. Padahal, kata Pangi, Ma'ruf bisa memanfaatkan sesi debat kemarin untuk menjelaskan itu semua.
Pangi khawatir rencana pembangunan SDM hanya menguap begitu saja tanpa ada realisasi. Terlebih, masyarakat Indonesia cenderung pemaaf karena enggan menagih janji pemimpinnya saat kampanye.
"Sehingga capres atau cawapres tidak takut mengobral janji," kata Pangi.
 Presiden Joko Widodo meresmikan seksi I Tol Depok-Antasari yang menghubungkan Antasari sampai Brigif. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
"Tentu perlu pembangunan SDM karena infrastruktur sebagai landasan pemerataan ekonomi dan pembangunan sudah masif. Sekarang giliran SDM yang dibangun," kata Adi.
Dia mengamini masih ada wilayah yang belum terjamah pembangunan infrastruktur. Namun, itu tidak terlalu jadi masalah.
"Sebagian daerah sudah selesai tapi tinggal finishing, tak terlampau jadi beban," ujar Adi.
Perihal Ma'ruf yang tidak menjabarkan langkah dalam membangun SDM saat debat, Adi juga menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan.
Sebaliknya, Adi menganggap publik akan melihat secara positif karena Ma'ruf tidak mengungkapkan rencana berbeda dengan Jokowi.
"Positif karena persepsi publik melihat Jokowi dan Ma'ruf seiring seirama dan kompak. Ini penting jelang pencoblosan," kata Adi.
Adi mengamini bahwa Jokowi sudah berulang kali membeberkan rencana prioritas pembangunan SDM meskipun tidak rinci. Ma'ruf pun demikian dalam debat cawapres lalu.
Menurutnya, Ma'ruf seharusnya bisa memanfaatkan waktu saat debat untuk menjelaskan secara komprehensif rencana pembangunan SDM. Namun, hal itu tidak dilakukan.
Adi melihat itu bukan masalah. Dia mengatakan publik juga tidak akan menganggap negatif mengenai hal tersebut.
"Tak ada dampak negatif apa pun karena pemaparan visi-misi sifatnya umum bukan teknis. Teknis bisa diterjemahkan program aksi kalau sudah menang," ujar Adi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK