Kemendagri Tak Campuri Gelar Bapak Pembangunan Desa Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah ikut campur dalam acara Silaturahmi Perangkat Desa Se-Indonesia yang rencananya akan jadi momen penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyebut acara itu murni inisiatif dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).

Lihat juga: Tjahjo Sebut Gelar Bapak Pembangunan Desa Jokowi Tak Politis

"Pemerintah tidak pernah ikut campur terhadap acara tersebut, waktu yang diambil menjelang Pemilu juga bukan inisiatif Pemerintah," kata Hadi dalam keterangan pers, Selasa (16/3).

Hadi mengatakan Pemerintah hanya sebagai pihak yang diundang. Undangan itu pun belum diteruskan Kemendagri ke Presiden Jokowi hingga saat ini.

Kemendagri juga membantah terlibat dalam perumusan anggaran Rp3 juta untuk setiap perangkat desa yang datang.

"Pertemuan itu karena ada biayanya mereka yang menetapkan sendiri dan atas inisiatif sendiri", tegas Hadi.

Lihat juga: Fadli Nilai Acara Kades dan Jokowi Jadi Kampanye Terselubung

Dia menyampaikan Kemendagri mendukung acara tersebut jika niatnya baik dan tak merembet ke politik. Namun karena mengikutsertakan perangkat desa, Kemendagri akan ikut memantau keberlangsungan acara tersebut.

"Dan karena itulah, Pemerintah juga tentunya akan mengkaji terkait dengan usulan menggelar acara tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, beredar undangan Silaturahmi Perangkat Desa Se-Indonesia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada 30 Maret-3 April 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Lihat juga: TKN Sebut Seruan 'Dana Desa Jokowi' Mendagri Bukan Kampanye

Dalam gelaran itu, rencananya akan ada penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Joko Widodo. Acara itu pun menuai kritik.

"Saya kira kalau itu benar, itu jelas itu kampanye terselubung ya, mana ada kepala-kepala desa dikumpulkan sampai di Gelora Bung Karno," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3). (dhf/wis)