Mendagri Respons Kritik Andi Arief soal Gelar Baru Jokowi
CNN Indonesia
Rabu, 20 Mar 2019 12:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melengkapi data sebelum mengkritik soal penyematan gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden Joko Widodo.
Tjahjo menjelaskan gelar itu diberikan dalam acara yang digelar Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD), bukan Kemendagri.
"Kalau tidak begitu [mengkritik Jokowi], ya bukan Pak Andi Arief. Dia seorang yang kritis saya akui, tapi dalam konteks ini beliau perlu data yang lengkap," ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3).
Tjahjo menilai pemberian gelar tersebut sah-sah saja karena diberikan oleh asosiasi, bukan lembaga negara yang harus bersikap netral.
Politikus PDIP itu memastikan para perangkat desa akan menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Acara ini sebagai apresiasi pejabat desa kepada Jokowi atas upaya membangun desa selama ini, ucap Tjahjo.
[Gambas:Twitter]
"Zaman Pak Jokowi, program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Wajar dong kalau ada apresiasi," tutur dia.
Tjahjo menegaskan Kemendagri tak ikut campur dalam penyelenggaraan acara tersebut. Kemedagri hanya sebatas memberi rekomendasi.
"Asosiasi kepala desa sendiri yang akan kumpul memberikan apresiasi kepada bapak Presiden. Kami hanya merekomendasikan," ucap dia.
Sebelumnya, Bakornas P3KD berencana menggelar Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April. Salah satu agenda yang menjadi sorotan publik adalah pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Jokowi.
Mantan Wasekjen Demokrat Andi Arief mengkritik keras gelaran itu. Ia menyebut gelaran tersebut menghina reformasi.
"Mobilisasi seluruh kepala desa dengan decoy silaturahmi nasional untuk gelar raja pembangunan desa buat Pak Jokowi lebih baik dibatalkan, bukan hanya itu penipuan karena soal belum pantas bergelar, tetapi udang dibalik modus sudah jadi gerundelan. Menghina Orde Reformasi," tulis dia di akun Twitter @AndiArief__ pada Rabu (20/3).
[Gambas:Video CNN] (dhf/arh)
Tjahjo menjelaskan gelar itu diberikan dalam acara yang digelar Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD), bukan Kemendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu memastikan para perangkat desa akan menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Acara ini sebagai apresiasi pejabat desa kepada Jokowi atas upaya membangun desa selama ini, ucap Tjahjo.
"Zaman Pak Jokowi, program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Wajar dong kalau ada apresiasi," tutur dia.
Tjahjo menegaskan Kemendagri tak ikut campur dalam penyelenggaraan acara tersebut. Kemedagri hanya sebatas memberi rekomendasi.
"Asosiasi kepala desa sendiri yang akan kumpul memberikan apresiasi kepada bapak Presiden. Kami hanya merekomendasikan," ucap dia.
Mantan Wasekjen Demokrat Andi Arief mengkritik keras gelaran itu. Ia menyebut gelaran tersebut menghina reformasi.
"Mobilisasi seluruh kepala desa dengan decoy silaturahmi nasional untuk gelar raja pembangunan desa buat Pak Jokowi lebih baik dibatalkan, bukan hanya itu penipuan karena soal belum pantas bergelar, tetapi udang dibalik modus sudah jadi gerundelan. Menghina Orde Reformasi," tulis dia di akun Twitter @AndiArief__ pada Rabu (20/3).
[Gambas:Video CNN] (dhf/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK