Tjahjo menjelaskan gelar itu diberikan dalam acara yang digelar Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD), bukan Kemendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu memastikan para perangkat desa akan menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara. Acara ini sebagai apresiasi pejabat desa kepada Jokowi atas upaya membangun desa selama ini, ucap Tjahjo.
"Zaman Pak Jokowi, program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Wajar dong kalau ada apresiasi," tutur dia.
Tjahjo menegaskan Kemendagri tak ikut campur dalam penyelenggaraan acara tersebut. Kemedagri hanya sebatas memberi rekomendasi.
"Asosiasi kepala desa sendiri yang akan kumpul memberikan apresiasi kepada bapak Presiden. Kami hanya merekomendasikan," ucap dia.
Mantan Wasekjen Demokrat Andi Arief mengkritik keras gelaran itu. Ia menyebut gelaran tersebut menghina reformasi.
"Mobilisasi seluruh kepala desa dengan decoy silaturahmi nasional untuk gelar raja pembangunan desa buat Pak Jokowi lebih baik dibatalkan, bukan hanya itu penipuan karena soal belum pantas bergelar, tetapi udang dibalik modus sudah jadi gerundelan. Menghina Orde Reformasi," tulis dia di akun Twitter @AndiArief__ pada Rabu (20/3).
[Gambas:Video CNN] (dhf/arh)