MUI DKI Sebut Memilih di Pemilu Wajib, Imbau Warga Tak Golput

CNN Indonesia
Jumat, 22 Mar 2019 10:59 WIB
MUI DKI mengimbau masyarakat mengingat lagi Ijtima Komisi Fatwa MUI 2009, tentang kewajiban pilih pemimpin jujur, aspiratif, amanah, dan memiliki kemampuan.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengimbau masyarakat aktif menyukseskan Pemilu 2019 dengan tidak golput. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, untuk terlibat aktif menyukseskan Pemilu 2019 yang serentak bakal digelar pada 17 April mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan MUI DKI melalui surat edaran berjudul 'Taushiyah Pemilu', Kamis (21/3). Imbauan untuk aktif menyukseskan pemilu disampaikan MUI DKI setelah mereka menggelar Malam Munajat 212 pada 21 Februari lalu.

"Mendorong untuk seluruh warga DKI Jakarta untuk ikut memilih dalam pemilu, dan tidak golput. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, hukum memilih dalam pemilu adalah wajib," bunyi imbauan MUI DKI, dalam surat bertanda tangan Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar dan Sekretaris Umum Yusuf Aman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Dalam surat tersebut, MUI DKI mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan rekomendasi Ijtimak Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-3 tahun 2009 tentang memilih pemimpin.

"Salah satunya memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aspiratif (tabligh) dan mempunyai kemampuan (fathonah)".

Dalam Ijtimak Komisi Fatwa MUI itu juga disebut pemimpin yang harus dipilih adalah yang memperjuangkan kepentingan umat Islam dan bangsa. MUI DKI juga mengimbau umat Islam untuk melakukan istikharah sebelum memilih pada 17 April 2019 mendatang.

MUI DKI juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan meski berbeda pilihan. Kepada para kontestan di Pemilu 2019, MUI DKI mengimbau untuk tidak melakukan kampanye hitam, dan tidak melakukan politik uang.

"Agar menjunjung akhlakul karimah," tulis surat tersebut.


MUI DKI sebelumnya pada 21 Februari 2019 menggelar Malam Munajat 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Kegiatan tersebut melakukan berdoa bersama agar Pemilu 2019 berjalan lancar, dan bangsa Indonesia mendapat pemimpin terbaik lima tahun mendatang.

Kendati demikian, tudingan acara Munajat 212 ditunggangi secara politik mengemuka. Tudingan itu muncul lantaran dalam acara tersebut banyak dihadiri sejumlah elite pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simbol-simbol jari dan teriakan Prabowo Presiden mengemuka. Hal ini juga tak luput dari perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gelaran itu diduga menjadi ajang kampanye rapat umum yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 24 Maret-13 April 2019.

Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf melaporkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hadir dan berorasi di acara itu. Zulhas diduga melakukan kampanye untuk paslon nomor urut 02. Sejumlah pihak juga telah diperiksa Bawaslu yaitu Zulkifli Hasan, Fadli Zon, UPK Monas, dan MUI DKI. Neno Warisman juga sempat dipanggil sebanyak dua kali, tetapi selalu mangkir.

[Gambas:Video CNN] (ain/sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER