Datangi KPK, Mahfud Enggan Beberkan Agenda Pertemuan

CNN Indonesia | Senin, 25/03/2019 10:03 WIB
Datangi KPK, Mahfud Enggan Beberkan Agenda Pertemuan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berencana mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia enggan memberitahu hal yang akan dilaporkannya ke KPK.

Kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/3) pukul 09.44 WIB mengaku sedang dalam perjalanan menuju KPK.

"Saya sedang OTW (on the way)," kata Mahfud saat dihubungi CNNIndonesia.com.


Ketika ditanya soal agenda kedatangannya dan laporan yang akan disampaikan ke lembaga antirasuah itu, Mahfud masih merahasiakannya.

"Tak ada orang yang boleh tahu soal laporan," kata Mahfud.


Mahfud MD sebelumnya sempat berkomentar tentang dugaan praktik jual beli jabatan rektor di seluruh UIN atau IAIN se-Indonesia. Dia mengungkapkan hal itu
di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne.

Namun, menurut Mahfud, banyak yang salah paham soal penjelasannya soal jual beli jabatan rektor UIN tersebut.

Melalui akun Twitternya, akhir pekan lalu, Mahfud menjelaskan secara definitif, ia hanya menyebut tiga kasus jual beli jabatan rektor, yakni di UIN Makassar, UIN Jakarta, dan IAIN Meulaboh.

"Semua hanya ada 3, ada subjeknya yang bisa dikonfirmasi sebagai sumber. Untuk di UIN Makassar, subjeknya adalah Andi Faisal Bakti (AFB)," katanya lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Jumat (22/3).


Mahfud kembali menjelaskan AFB tidak dilantik sebagai rektor UIN Makassar oleh Kementerian Agama meskipun menang pemilihan. Sempat menggugat ke PTUN, dan menang, namun Kemenag tetap tidak mengangkat Andi sebagai rektor UIN Makassar.

"Hal itu tidak terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 68 karena saat ini, tahun 2014/2015, PMA belum lahir," ujar Mahfud.

Atas fakta-fakta tersebut, Mahfud menegaskan ia hanya mengungkap kasus di tiga kampus itu saja. Sementara masalah urusan dagang jabatan dibahas oleh pembicara-pembicara lainnya dalam penentuan jabatan yang berujung pada operasi tangkap tangan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi. (ugo/osc)