Polri Klaim Tak Ada Motif Politik dalam Pendataan Dukungan
CNN Indonesia
Kamis, 28 Mar 2019 17:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menegaskan pendataan dukungan masyarakat pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak memiliki motif politik.
"Tidak ada kaitannya dengan motif politik," kata Iqbal di Balai Kartini, Kamis (28/3).
Iqbal menjelaskan bahwa pendataan itu dilakukan untuk melalukan pemetaan atau mapping soal konsentrasi pendukung pasangan 01 maupun pasangan 02. Tujuannya, kata Iqbal, untuk menyiapkan strategi pengamanan.
"Untuk apa, kita ingin melakukan proses pengamanan di situ," ujarnya.
Iqbal menuturkan bahwa pendataan dukungan masyarakat tersebut wajar dilakukan oleh pihaknya. Bahkan, dalam pengamanan pemilihan kepala desa pun, pendataan dukungan tersebut juga dilakukan.
"Jadi sama sekali tidak ada motif politik," ucap Iqbal.
Ia pun menyinggung soal telegram rahasia (TR) yang dikirimkan oleh Kapolri Jenderal Tito berisi imbauan kepada anggota polisi di seluruh wilayah untuk menjaga netralitas.
Dengan TR itu, sambung Iqbal, artinya polisi siap menindaktegas siapapun anggotanya yang terbukti ridak netral selama proses pemilu.
"Prinsipnya itu siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," tuturnya.
Sebelumnya, Haris Azhar mengklaim pihaknya memiliki data terkait polisi di sejumlah daerah yang melakukan pendataan tersebut. Dia mengatakan data itu didapatkan dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk dokumen Microsoft Excel.
Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa," kata Haris saat dihubungi pada Selasa (26/3).
Haris masih enggan menjelaskan secara detail soal data tersebut. Sebab menurut dia, hal ini terkait dengan sumber informasi yang ia dapatkan.
[Gambas:Video CNN] (dis/arh)
"Tidak ada kaitannya dengan motif politik," kata Iqbal di Balai Kartini, Kamis (28/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal menuturkan bahwa pendataan dukungan masyarakat tersebut wajar dilakukan oleh pihaknya. Bahkan, dalam pengamanan pemilihan kepala desa pun, pendataan dukungan tersebut juga dilakukan.
Ia pun menyinggung soal telegram rahasia (TR) yang dikirimkan oleh Kapolri Jenderal Tito berisi imbauan kepada anggota polisi di seluruh wilayah untuk menjaga netralitas.
Dengan TR itu, sambung Iqbal, artinya polisi siap menindaktegas siapapun anggotanya yang terbukti ridak netral selama proses pemilu.
"Prinsipnya itu siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," tuturnya.
Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa," kata Haris saat dihubungi pada Selasa (26/3).
Haris masih enggan menjelaskan secara detail soal data tersebut. Sebab menurut dia, hal ini terkait dengan sumber informasi yang ia dapatkan.
[Gambas:Video CNN] (dis/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK