Respons Putusan MK, Dukcapil Percepat Perekaman e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan pihaknya menyiagakan petugas untuk mempercepat perekaman e-KTP.

Kesiagaan itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bisa mencoblos menggunakan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP.

Lihat juga: MK Putuskan Warga Bisa Mencoblos Pakai Surat Rekam e-KTP

"Dukcapil akan siap memfasilitasi perekaman itu. Kantor kita buka terus, jemput bola kita lakukan terus," ujar Zudan saat dihubungi, Kamis (28/3).

Zudan menyebut saat ini 98 persen masyarakat Indonesia sudah melakukan perekaman e-KTP. Dukcapil saat ini mengejar 2 persen yang belum merekam agar bisa mendapatkan hak pilih.

Selain menyiagakan petugas, ucapnya, Dukcapil juga mempercepat proses pembuatan suket.

Lihat juga: Korban Bencana, Orang Sakit Bisa Pindah TPS Hingga H-7 Pemilu

"Saya menjamin setiap orang yang datang ke Dinas Dukcapil atau kecamatan melakukan perekaman ini minimal langsung dapat suket. Apalagi kalau mau menunggu, bisa langsung dapat e-KTP," tutur dia.

Sebelumnya, MK memutus pemilih yang belum terdaftar di DPT atau di DPTb bisa mencoblos menggunakan surat keterangan perekaman e-KTP (suket).

Putusan itu mengganti aturan sebelumnya yang mengharuskan pemilih yang belum terdaftar harus menunjukkan e-KTP saat hendak mencoblos. Proses perekaman e-KTP yang belum tuntas menjangkau seluruh warga menjadi pertimbangannya.

Lihat juga: UU Pemilu Berubah, KPU Kaji Surat Edaran dan Perubahan PKPU

"Frasa e-KTP dalam pasal 348 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai surat keterangan perekaman e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata hakim dalam sidang yang digelar pada Kamis (28/3).

[Gambas:Video CNN] (dhf/arh)