Polemik 1 Juta Amplop Serangan Fajar yang Seret Nama Nusron
CNN Indonesia
Rabu, 10 Apr 2019 10:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajaguguk menyebut ada 1 juta amplop yang disiapkan untuk serangan fajar di Pemilu 2019 terkait dengan kliennya.
Sebanyak 400 ribu amplop yang jadi barang bukti kasus Bowo Sidik, hanya sebagian. Menurutnya ada 600 ribu amplop serangan fajar yang disiapkan Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar Nusron Wahid.
Bahkan, kata Saut, 400 ribu amplop yang disita dari kliennya itu juga disiapkan atas permintaan Nusron.
"Bahkan katanya yang 600 ribu yang menyiapkan Nusron wahid. Dia [Bowo] 400 ribu amplopnya. Pak (Nusron) Wahid 600 ribu. Pak Bowo 400 ribu amplop," kata Saut kemarin di Gedung KPK, Jakarta.
Namun Saut membantah amplop serangan fajar itu disiapkan untuk Pilpres 2019. Ia menegaskan meski ada cap jempol, amplop itu tidak terkait dengan salah satu pasangan, amplop itu ditujukan untuk kepentingan Pileg 2019, bukan Pilpres 2019.
Kata Saut, amplop serangan fajar itu akan dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihan di mana Bowo Sidik dan Nusron Wahid mencalonkan diri sebagai anggota DPR yakni di Jawa Tengah II. Dapil II Jateng meliputi daerah Kudus, Jepara, Demak.
Nusron sendiri langsung membantah pengakuan Bowo Sidik.
Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini mengatakan tak pernah memberi perintah kepada kolega separtainya itu untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar. Meski demikian Nusron tak menyinggung pernyataan Saut soal 600 ribu amplop itu.
"Tidak benar," kata Nusron kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar, Dave Akbarshah Laksono menegaskan partainya secara institusi tak pernah memerintahkan atau mengeluarkan kebijakan bagi para kadernya untuk menggunakan taktik politik jual-beli suara (money politics) dalam Pemilu 2019.
Dave menyatakan Golkar telah melarang keras kadernya menggunakan strategi tersebut demi meraih simpati pemilih di Pemilu 2019.
"Tidak ada perintah atau kebijakan dari partai golkar untuk melakukan money politics. Partai Golkar selalu mendukung demokrasi yang sehat, sehingga kita melarang seluruh elemen parpol, kader untuk melakukan money politics," kata Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/4).
Kasus amplop serangan fajar Bowo Sidik ini berawal dari keberhasilan KPK menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (27/3) sampai Kamis (28/3) dini hari.
OTT tersebut terkait pelaksanaan kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
Dalam OTT itu Bowo ditangkap bersama dengan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dan karyawan PT Inersia, Idung, serta lima orang lainnya.
KPK mengamankan barang bukti berupa uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.
"Pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu dimasukkan ke dalam amplop-amplop pada 84 kardus," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada Kamis (28/3).
Dalam kasus ini Basaria menyebut Bowo diduga mengumpulkan uang dari sejumlah sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk 'serangan fajar' pada pemilu 2019.
(wis/wis)
Sebanyak 400 ribu amplop yang jadi barang bukti kasus Bowo Sidik, hanya sebagian. Menurutnya ada 600 ribu amplop serangan fajar yang disiapkan Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar Nusron Wahid.
Bahkan, kata Saut, 400 ribu amplop yang disita dari kliennya itu juga disiapkan atas permintaan Nusron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Saut, amplop serangan fajar itu akan dibagikan kepada masyarakat di daerah pemilihan di mana Bowo Sidik dan Nusron Wahid mencalonkan diri sebagai anggota DPR yakni di Jawa Tengah II. Dapil II Jateng meliputi daerah Kudus, Jepara, Demak.
"Tidak benar," kata Nusron kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar, Dave Akbarshah Laksono menegaskan partainya secara institusi tak pernah memerintahkan atau mengeluarkan kebijakan bagi para kadernya untuk menggunakan taktik politik jual-beli suara (money politics) dalam Pemilu 2019.
 (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Tidak ada perintah atau kebijakan dari partai golkar untuk melakukan money politics. Partai Golkar selalu mendukung demokrasi yang sehat, sehingga kita melarang seluruh elemen parpol, kader untuk melakukan money politics," kata Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (10/4).
OTT tersebut terkait pelaksanaan kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
Dalam OTT itu Bowo ditangkap bersama dengan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dan karyawan PT Inersia, Idung, serta lima orang lainnya.
KPK mengamankan barang bukti berupa uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.
"Pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu dimasukkan ke dalam amplop-amplop pada 84 kardus," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada Kamis (28/3).
Dalam kasus ini Basaria menyebut Bowo diduga mengumpulkan uang dari sejumlah sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk 'serangan fajar' pada pemilu 2019.
(wis/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK