Analisis

Status Petahana dan Bekal 'Mewah' Jokowi Kalahkan Prabowo

CNN Indonesia | Selasa, 16/04/2019 09:05 WIB
Jokowi punya sejumlah 'kemewahan' di Pilpres 2019 yakni didukung banyak parpol dan status petahana. Hampir semua lembaga mengunggulkan Jokowi dan Ma'ruf menang. Calon Presiden Petahana Joko Widodo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo kembali mencalonkan diri di Pemilihan Presiden 2019. Ia akan kembali bertarung dengan Prabowo Subianto, seperti Pilpres 2014.

Berbeda dengan Pemilu 2014, kali ini Jokowi bisa dibilang punya bekal lebih 'mewah'. 

Tahun 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla diusung dengan empat partai di parlemen dan satu partai nonparlemen.


Empat partai di DPR yang mengusung adalah PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura yang menguasai 36,46 persen suara di DPR. 

Sementara Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP yang menguasai 51,9 persen suara di DPR plus Partai Bulan Bintang di luar parleman.

Namun hasilnya, Jokowi-JK menang 53,15% atas Prabowo-Hatta yang mendapat suara 46,85% atau selisih 6,3 persen.

Tahun ini, bekal Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin lebih mewah lagi. Parpol yang mendukungnya ada enam. Dua parpol yang 2014 mengusung Prabowo menyeberang ke Jokowi yakni Golkar dan PPP. Jokowi juga didukung empat parpol nonparlemen yakni PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.

Belum lagi status petahana yang dinilai jadi nilai lebih tersendiri bagi Jokowi.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Zaenal A Budiyono menyebut tak dimungkiri secara politik, petahana atau incumbent memiliki 'kemewahan' yang tidak dimiliki penantang.

Zaenal menyebut dua kelebihan yang dimiliki Jokowi sebagai petahana saat ini adalah waktu sosialisasi dan logistik. 

"Di banyak negara, contander (lawan) hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk benar-benar melakukan kampanye (sosialisasi). Begitu juga di Indonesia, dimana 02 (Prabowo) mulai gencar turun ke masyarakat sejak Agustus 2018. Sementara 01 dengan status incumbent tersebut, sejak ia dilantik lima tahun lalu, sudah memiliki legitimasi untuk mengisi ruang publik setiap hari," kata Zaenal kepada CNNIndonesia.com.

Soal logistik, Zaenal mengatakan petahana bisa menggunakan fasilitas negara dalam kapasitasnya sebagai presiden. Memang penggunaannya bukan untuk kampanye, namun ada momen elektoral yang didapat. 

"Apa yang terjadi pada SBY di 2009 adalah bukti. Kala itu SBY menang satu putaran dengan suara 60,80 persen, jauh melewati Mega-Prabowo dan JK-Wiranto," ujarnya.

Apa yang dilakukan Jokowi saat ini menurut Zaenal sudah optimal mengeksploitasi status petahana. Salah satunya bisa dinilai narasi yang dikembangkan saat ini bahwa capaian yang dilakukan selama 4,5 tahun terakhir adalah kinerja presiden, bukan capaian kementerian.

Proyek infrastruktur adalah salah satu andalan yang dijual Jokowi. Peresmian proyek yang dilakukan Jokowi bisa jadi bonus elektoral. Belum lagi kunjungan Jokowi ke daerah sebagai presiden. Bahkan di hari tenang pun Jokowi masih bisa bersosialisasi ke masyarakat atas nama presiden.
(HT) Mengintip Peluang Jokowi di Balik Jubah 'Mewah' PetahanaJokowi saat meresmikan proyek infrastruktur beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Dengan segala 'kemewahan' yang dimiliki ini, Jokowi diperkirakan bakal melenggang mulus kembali memenangi Pemilu. Hasil jajak pendapat hampir semua lembaga menyebut Jokowi bersama Ma'ruf Amin bakal menang dengan selisih yang cukup signifikan. Hanya ada satu lembaga yakni Puskaptis yang menyebut Prabowo bakal menang, itu pun dengan selisih tipis.
 
Celah Kritik untuk Jokowi

Status petahana ternyata tak selamanya menguntungkan. Sebagai presiden yang mencalonkan kembali, kinerjanya rawan untuk jadi sasaran kritik.

Sebagai capres, Jokowi saat ini bukan lagi mantan politikus asal Surakarta yang berhasil jadi Gubernur DKI Jakarta. Kini Jokowi adalah Presiden yang bisa dikritisi hasil kerjanya. Belum lagi soal janji kampanye 2014 yang belum tercapai.

Zaenal juga menilai Jokowi kurang memanfaatkan mementum pada beberapa isu besar. Misalnya, terkait protes protes petani Kendeng, Jawa Tengah. Padahal program Jokowi 2014 adalah membangun dari desa dan pinggiran.

"Isu reklamasi juga tidak banyak dikomentari presiden, dan justru menjadi santapan debat antara menterinya dan gubernur DKI Jakarta," kata Zaenal.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai ada status petahan Jokowi bisa jadi bumerang saat para menterinya tidak bisa meluruskan isu yang digulirkan oposisi. 

Misalnya isu defisit BPJS yang tak dapat diterjemahkan secara baik kepada masyarakat. Sehingga, kata dia, isu BPJS menjadi isu negatif bagi Jokowi.

Di sisi lain, kata Aditya, oposisi punya berbagai amunisi dengan segala argumentasi. Menurutnya ada ruang kebebasan yang hampir tanpa batas bagi oposisi untuk menembakkan peluru kritik.

Jokowi dalam sejumlah kesempatan sekecil apapun digempur oleh kubu lawan. Jika tak ada isu yang substansial, hal receh pun menjadi pertarungan yang dihadirkan kepada publik.

Namun demikian, kata dia, pertarungan di ruang publik pun dinilai tak berdampak signifikan untuk mengubah peta dukungan. "Kedua pasangan calon sudah memiliki pemilih loyal masing-masing," kata Aditya.