KPK Sebut Tiga Menteri Belum Lapor Harta, ICW Koreksi Data

CNN Indonesia | Selasa, 16/04/2019 15:12 WIB
KPK Sebut Tiga Menteri Belum Lapor Harta, ICW Koreksi Data Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan banyak menteri kabinet Jokowi-JK yang sudah membuat Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhitung 1 Januari hingga 31 Maret 2019.

Namun, lembaga antirasuah itu menyatakan ada tiga menteri yang tidak melaporkan secara periodik pada 2019.

"Tapi ada beberapa yang lewat waktu setelah 31 Maret 2019 dan tadi saya cek juga ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi dominan selain itu sudah melaporkan kekayaannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4).


Febri enggan menjawab saat ditanya siapa saja menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya.


Dia mengatakan masyarakat bisa melihat data terkait siapa saja menteri yang sudah melaporkan harta kekayaannya di situs acch.kpk.go.id atau di elhkpn.kpk.id.

"Kalau pengumuman bisa dilihat datanya siapa yang sudah diumumkan itu di acch.kpk.go.id atau di i-LHKPN.kpk.id, bisa dilihat di situ jadi saya harus pastikan lagi datanya itu publik bisa tahu," ujar Febri.

Pada hari yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) menerbitkan rilis pers berjudul "Catatan Atas Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam Melaporkan Harta Kekayaan pada KPK". Rilis tersebut untuk mengoreksi informasi pada rilis yang diterbitkan sehari sebelumnya.

ICW menyampaikan rilis sebelumnya banyak dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk kepentingan politik Pilpres 2019. ICW pun menegaskan bahwa kajiannya tidak ada tendensi politik atau motif politik praktis.


ICW menilai kajiannya masih relevan dimana KPK merasa prihatin dengan tingkat kepatuhan penyelenggara negara yang rendah dalam melaporkan LHKPN.

ICW menegaskan dua indikator penilaian kepada penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan pada KPK. Pertama, kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK paling lambat tiga bulan setelah diangkat/diangkat kembali/berakhirnya masa jabatan.

Kedua, kepatuhan penyelenggara negara selama menjabat dalam melaporkan harta kekayaan setiap tahun.

Sebelumnya, ICW menyebutkan para menteri kabinet Jokowi-JK tak patuh dalam melaporkan harta kekayaanya kepada KPK. Tak ada satu pun menteri yang melaporkan hartanya hingga 31 Maret lalu.

"Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Minggu (14/4).


[Gambas:Video CNN] (sas/pmg)