Usai Instruksi, SBY Kumpulkan Petinggi Demokrat di Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah petinggi Demokrat di Singapura, Sabtu (20/4).

Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengaku bersama dengan sejumlah petinggi Demokrat menggelar rapat dengan SBY.

"Saya ketemu Pak SBY sebagai Sekjen rapat dengan Ketum," ujar Hinca kepada CNNIndonesia.com.

Hinca enggan menjelaskan secara rinci materi rapat tersebut. Ia hanya menyampaikan bertemu dengan SBY untuk rapat biasa.

"Rapat biasa saja," ujarnya.

Lihat juga: Yusril Nilai 'Kemenangan' Jokowi di Pilpres Tak Terbentur UUD

Terpisah, Wasekjen Demokrat Andi Arief juga membenarkan soal pertemuan pengurus Demokrat dengan SBY di Singapura. Namun, ia juga enggan berkomentar soal materi rapat tersebut.

Ia hanya menyebut pimpinan Demokrat hanya berbincang dengan SBY sekaligus menjenguk Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di National Univesity Hospital, Singapura.

"Ngobrol saja sambil nengok Bu Ani bareng Pak Hinca," ujar Andi dalam pesan singkat.

SBY sebelumnya mengeluarkan instruksi agar kader partai mengantisipasi ketegangan politik usai Pemilu 2019. Partai Demokrat menilai situasi politik usai pemungutan suara Pemilu 2019 menunjukkan ketegangan dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Lihat juga: Diutus Jokowi, Luhut Temui Prabowo Besok

Instruksi SBY tersebut dikeluarkan usai Prabowo dan Sandi mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 Kamis sore.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air," demikian bunyi instruksi SBY.

SBY juga memerintahkan agar pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

[Gambas:Video CNN] (jps/ugo)