Relokasi Korban Gempa Palu Akan Gunakan Tanah Terlantar
CNN Indonesia
Minggu, 21 Apr 2019 10:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mengatakan relokasi korban gempa Palu akan menggunakan tanah terlantar di Sulawesi Tengah.
Sofyan menyatakan tanah terlantar itu akan digunakan untuk membangun hunian tetap serta fasilitas umum untuk korban gempa Palu. Adapun biaya pembangunan itu berasal dari bantuan organisasi nirlaba Buddha Tzu Chi.
"Kami menyelesaikan masalah-masalah dalam rangka menyiapkan hunian tetap yang siap dibangun untuk korban gempa, yang merupakan bantuan dari Buddha Tzu Chi," kata Sofyan saat meninjau tanah di Palu, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (21/4).
Kementerian ATR/BPN memanfaatkan beberapa tanah yang berasal dari penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar yang bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. Tanah ini terlantar lantaran sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan.
Beberapa tanah terlantar yang digunakan di antaranya tanah bekas HGB PT Lembah Palu Nagoya dengan luas 900 ribu meter persegi, dan tanah bersertifikat HGU PT Hasfarm Holtikultura Sulawesi seluas 3,62 juta meter persegi. Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah.
Pemanfaatan tanah ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010.
Aturan itu menyebut tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Dengan demikian, tanah tersebut statusnya kembali menjadi tanah negara.
Untuk diketahui, gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menimpa Palu dan sekitarnya terjadi pada 28 Desember 2018.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa berkekuatan 7,4 SR itu menelan korban jiwa mencapai 2.113 orang, 1.309 orang hilang, 4.612 luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik.
Tercatat, hingga Februari 2019 masih terdapat 40 ribu orang yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian.
[Gambas:Video CNN] (ptj/bir)
Sofyan menyatakan tanah terlantar itu akan digunakan untuk membangun hunian tetap serta fasilitas umum untuk korban gempa Palu. Adapun biaya pembangunan itu berasal dari bantuan organisasi nirlaba Buddha Tzu Chi.
"Kami menyelesaikan masalah-masalah dalam rangka menyiapkan hunian tetap yang siap dibangun untuk korban gempa, yang merupakan bantuan dari Buddha Tzu Chi," kata Sofyan saat meninjau tanah di Palu, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa tanah terlantar yang digunakan di antaranya tanah bekas HGB PT Lembah Palu Nagoya dengan luas 900 ribu meter persegi, dan tanah bersertifikat HGU PT Hasfarm Holtikultura Sulawesi seluas 3,62 juta meter persegi. Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah.
Aturan itu menyebut tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Dengan demikian, tanah tersebut statusnya kembali menjadi tanah negara.
Untuk diketahui, gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menimpa Palu dan sekitarnya terjadi pada 28 Desember 2018.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa berkekuatan 7,4 SR itu menelan korban jiwa mencapai 2.113 orang, 1.309 orang hilang, 4.612 luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik.
Tercatat, hingga Februari 2019 masih terdapat 40 ribu orang yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian.
[Gambas:Video CNN] (ptj/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK