Pemerintah Tak Akan Serta-Merta Ambil Alih Konsesi Lahan

CNN Indonesia | Selasa, 26/02/2019 17:15 WIB
Pemerintah Tak Akan Serta-Merta Ambil Alih Konsesi Lahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan terbuka dan senang hati menerima pengembalian konsesi lahan yang diterima sejumlah pihak.

Namun, Sofyan memastikan pemerintah tak akan mengambil lahan tersebut lebih dahulu, sebelum ada kesediaan dari yang bersangkutan.

"Engga, enggak (akan mengambil) itu kepastian hukum harus kami jamin. Tetapi kalau ada yang mau kembalikan maka pemerintah dengan terbuka dan senang hati akan menerima dan kemudian akan bagikan menjadi bagian reforma agraria," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

Sofyan mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemerintah menunggu pihak yang ingin mengembalikan konsesi lahan bukan ditujukan kepada orang tertentu. Sofyan menyebut pernyataan Jokowi itu merupakan imbauan umum kepada pihak-pihak yang menerima konsesi lahan dari pemerintah.


"Enggak, enggak ada menyasar siapa, itu umum saja saya pikir. Statement umum dalam rangka menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Jadi statement umum," ujarnya.

Sofyan mengaku sejauh ini belum ada pihak yang menyampaikan kepada dirinya untuk mengembalikan lahan konsesi. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tak akan mengambil kembali konsesi lahan tersebut bila penerimanya belum menyerahkannya sendiri.

"Tapi pemerintah tidak akan mengambil tanah itu karena untuk menjamin kepastian investasi," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Sofyan, pemerintah bisa menerima pengembalian lahan konsesi meskipun izin dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang masih berlaku.
"Boleh karena kan kalau kembalikan, Anda itu mau kembalikan bahkan hak milik pun kalau misal mau dikasih ke negara kan boleh," katanya.

Sofyan mengaku saat Rapat Terbatas (Ratas) Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah ingin menyelesaikan masalah tanah desa yang masuk dalam kawasan konsesi lahan yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut dia, tanah yang dimiliki desa akan diserahkan kepada masyarakat dengan melepaskan dari kawasan yang masuk HGU.

"Intinya prinsipnya adalah kalau itu desa lama dalam HGU kawasan-kawasan hutan harus dilepaskan (dari HGU). Karena desa itu di situ, kan HGU datang belakangan, atau konsesi datang belakangan," ujar dia.

[Gambas:Video CNN] (fra/dea)