Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden
Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan sebagai langkah rekonsiliasi usai pemilihan presiden (
pilpres).
Hal tersebut disampaikan JK usai bertemu dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh Islam di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam (22/4).
"Tentu diharapkan tadi makin cepat, makin baik apabila Pak jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo," ujar JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemua tersebut, menurut JK diharapkan banyak pihak menjadi langkah rekonsiliasi. Para pendukung kedua kubu pun diharapkan akan mengikuti langkah para capres tersebut.
"Pentingnya bahwa kalau di atas sudah bersatu, di bawah juga akan ikut bersatu," kata JK.
Sebelumnya, Jokowi sudah mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu dengan Prabowo. Luhut pun sudah menelepon Prabowo untuk bertemu.
Pertemuan yang rencananya dilakukan Minggu (21/4) batal lantaran Prabowo mengalami flu. Selepas itu belum diketahui kapan pertemuan Luhut dengan Prabowo dilakukan. Luhut masih mengatur waktu pertemuan.
Jokowi mengaku sudah menyampaikan pesan khsusus kepada Luhut. Namun, Jokowi enggan membuka pesan khusus yang dirinya berikan itu.
Mantan wali kota Solo juga masih belum mengetahui kapan waktu pertemuan dirinya dengan Prabowo dilaksanakan. Menurutnya, Luhut saja belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
[Gambas:Video CNN]
Kesepakatan dengan Pimpinan Ormas
Sementara itu, JK dan para pimpinan ormas sepakat untuk mengadakan pertemuan antara tim sukses serta tokoh politik pendukung kubu Jokowi dan Prabowo.
"Partai dan tokoh tokoh partai perlu bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemilu ini dan situasi yang diciptakan proses pemilu ini," tutur Haedar.
Haedar menambahkan pertemuan antar tokoh-tokoh masyarakat, diluar ormas-ormas keagamaan juga diharapkan terlaksana. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan dapat menciptakan situasi yang semakin kondusif.
"Mungkin juga (semua pihak) perlu diyakinkan bahwa KPU, bawaslu, dan MK dapat menjadi sandaran bagi kita semua menyelesaikan persoalan (pemilu). Bahwa selalu ada kekurangan iya, tapi kita harus punya titik yang sama, bahwa ini negara hukum semua harus kita selesaikan secara baik," pungkas Haedar.
(fra/sas)