NasDem Minta Bupati Madina Pikir Ulang Mengundurkan Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai NasDem menyatakan tidak dapat mengintervensi proses pengunduran diri kadernya Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal, Sumatra Utara. Namun NasDem meminta Dahlan memikirkan ulang rencana mengundurkan diri usai paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin kalah dalam Pilpres 2019 di sana.

Anggota Dewan Kehormatan NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan proses pengunduran diri Dahlan sebagai Bupati Madina merupakan domain negara. Atas dasar itu partainya tak bisa mengintervensi Dahlan.

"NasDem tidak bisa melakukan intervensi dalam kasus bupati itu karen itu domain negara yaitu UU Tata Kelola Negara," ujar Taufiqulhadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/4).

Meski tak bisa mengintervensi, Taufiqulhadi menyarankan Dahlan untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengundurkan diri sebagai bupati.

Lihat juga: Bobby Nasution Perantara Jokowi Tolak Bupati Madina Mundur

Sebab, ia melihat pengunduran diri Dahlan karena gagal merealisasikan target suara paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bukan alasan kuat atau tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia berkata beberapa hal yang dapat membuat Dahlan diberhentikan dari jabatannya, yakni berhalangan tetap, melawan UUD 1945, hingga terbukti secara sah dalam proses pengadilan bahwa telah melakukan tindak pidana.

"Jika alasan jeblok suara dukungan terhadap capres yang ia dukung, itu bukan alasan kuat. Gubernur bisa saja menolak pengunduran itu dengan alasan ia harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan oleh pemilihnya," ujarnya.

Senada, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengklaim NasDem tidak setuju dengan rencana pengunduran diri Dahlan sebagai Bupati Madina.

Lihat juga: Bupati Madina Sebut Hoaks Penista Agama Picu Jokowi Kalah

Sebab, ia berkata NasDem memaklumi kesulitan Dahlan melawan hoaks dan fitnah terhadap Jokowi-Ma'ruf yang merebak di Madina.

"Perjuangan melawan SARA fitnah dan hoaks memang luar biasa. Bukan salah beliau, tapi memang masyarakat saat ini harus diberikan edukasi terkait Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," ujar Irma kepada CNNIndonesia.com.

Irma menambahkan masyarakat masih perlu memahami sejarah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa ke depan. (jps/osc)