Kawal Suara Pilpres 2019, Sandi Belum Bisa Bertemu Ma'ruf

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan saat ini pihaknya belum berencana menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Sandi saat ini masih fokus mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi suara Pilpres 2019.

"Saya sekarang fokusnya ada di pengawalan proses C1 dan program-program kita yang sudah jalan. Kalau silaturahmi itu kan kapan saja bisa. Saya sudah ingin ketemu dari sebelumnya tapi kan Allah belum membukakan jalan," ujar Sandi saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/3).

Formulir C1 adalah catatan hasil penghitungan suara di TPS. Pihak yang berwenang memegang formulir itu adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sementara salinan C1 diberikan kepada saksi dan pengawas.

Ma'ruf sebelumnya menyampaikan ingin bertemu Sandi. Dia berharap pertemuan itu sebagai langkah rekonsiliasi antara dua kubu pasca-pilpres 2019.

Lihat juga: Soal Pemilu BPN Lebih Ingin Keadilan Ketimbang Rekonsiliasi

Sandi mengatakan pihaknya ingin bertemu dengan Ma'ruf sejak Agustus 2018. Ia pun sempat menghubungi sejumlah kenalan yang dapat menjembatani pertemuannya dengan Ma'ruf. Namun dia belum mendapatkan jawaban.

"Buat saya ya sebagai murid, saya kan murid dari Pak KH Ma'ruf Amin yang sangat kita muliakan ya, tentunya ingin mendengar nasihat-nasihat, pandangan-pandangan beliau, dia kan kita muliakan," ujarnya.

Mengembalikan Persatuan

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan mengajak seluruh elemen masyarakat merajut kembali persatuan usai perhelatan Pemilu 2019.

Perwakilan Aliansi, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan persatuan dibutuhkan untuk menghadapi beragam permasalahan yang dihadapi bangsa, seperti pemberantasan korupsi, pembangunan masyarakat yang tertib hukum dan beretika, reformasi pelayanan publik, serta penegakan hukum.

"Masih banyak agenda besar pembangunan bangsa yang harus diselesaikan bersama-sama," kata Erry dalam keterangan tertulisnya.

Para relawan mengikuti acara deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi di Kertanegara, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Selain merajut kembali persatuan, ia juga mengajak masyarakat bersikap rasional dalam memaknai paham berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi yang beradab. Salah satunya, menyelesaikan secara hukum jika terdapat indikasi manipulasi data dan korupsi politik saat pelaksanaan Pemilu 2019.

Menurutnya, masyarakat dapat melaporkan setiap indikasi kecurangan yang ditemukan ke lembaga-lembaga yang telah diberikan kewenangan seperti Bawaslu dan DKPP.

"Kita selesaikan secara hukum bila ada manipulasi data dan korupsi politik dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan pihak manapun. Kita dukung kawal dan awasi kerja besar KPU," ucap Erry.

Lihat juga: JK Sarankan Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan

Lebih jauh, mantan Komisioner KPK itu mengimbau masyarakat memberi dukungan dan kepercayaan kepada KPU agar dapat bekerja secara optimal, objektif, serta transparan dalam perhitungan suara Pemilu 2019.

Menurutnya, kabar sedikitnya 119 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia usai pelaksanaan dan proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019 merupakan sebuah hal yang ironis.

"Mari kita doakan para patriot pahlawan demokrasi kita yang gugur dalam menjalankan tugas mulia. Semoga arwah mereka mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyayangkan sikap sejumlah pihak yang menuding kecurangan pada pemerintah dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

"Sangat tidak tepat kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan menyedihkan yang tidak berdasar," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Ia mengatakan pelaksanaan pemilu tahun ini yang terbesar dan terumit dunia. Pasalnya, pemilih harus memilih lima sektor dalam waktu satu hari yakni presiden, DPR, DPD, dan DPRD tingkat kabupaten/kota.

Lihat juga: BPN Sambut Ma'ruf Mau Ketemu Sandi: Bukan Akui Kemenangan

[Gambas:Video CNN] (mts/mts/pmg)