Banyak Masalah, RKUHP Diminta Tak Segera Disahkan

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Minggu, 05/05/2019 15:42 WIB
Banyak Masalah, RKUHP Diminta Tak Segera Disahkan Ilustrasi. (Pixabay/Succo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut pemerintah dan DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada masa sidang V DPR yang rencananya akan dilakukan pada 8 Mei 2019.

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan RKUHP masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

"Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP karena RKUHP masih memiliki banyak permasalahan," ujar Maidina dalam diskusi di Kafe Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (5/5).


Maidina menuturkan ada 18 masalah yang belum terselesaikan dalam RKUHP. Hal itu berdasarkan draft sidang terbuka tertanggal 28 Mei 2018 dan draft internal pemerintah pada 9 Juli 2018.
Maidina membeberkan masalah pertama pemerintah belum menjelaskan secara detil soal pola penghitungan pidana yang diklaim melalui metode tertentu. Kedua, masalah pengaturan hukum yang hidup di masyarakat yang akan memberikan ketidakpastian hukum.

"Ketiga, masalah pidana mati yang seharusnya dihapuskan," ujarnya.

Keempat, Maidina berkata RKUHP belum memuat banyak pemidanaan alternatif. Padahal, ia berkata pemidanaan alternatif diperlukan untuk menyelesaikan masalah kelebihan narapidana di dalam Lapas dan Rutan.

Kelima, Maidana menyebut pengaturan tindak pidana korporasi masih tumpang tindih antar pasal di dalam RKUHP. Keenam, pengaturan kasus 'makar' masih tidak merujuk pada makna asli, yakni 'serangan'.

"Ketujuh, masalah kriminalisasi promosi alat kontrasepsi yang bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS," ujar Maidina.
Masalah kedelapan, Maidina berkata RKUHP bisa melanggengkan perkawinan anak. Sebab, pasal kriminalisasi semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan masih bermasalah. Kesembilan, ia berkata kriminalisasi aborsi juga belum disesuaikan dengan pengecualian dalam UU Kesehatan.

"Sepuluh, masalah kriminalisasi tindak pidana contempt of court yang memuat rumusan karet berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers," ujarnya.

Sebelas, Maidina menyebut terjadi masalah dalam pengaturan tidak pidana penghinaan. Sebab dalam RKUHP, ia berkata tidak pidana tersebut pelaku tindak pidana penghinaan akan menerima hukuman penjara.

"Dua belas, masalah wacana kriminalisasi hubungan sesama jenis yang akan menimbulkan stigma terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda," ujar Maidina.
Masalah selanjutnya, Maidina menyebut terkait dengan pengaturan tindak pidana perkosaan. Ia berkata pihaknya melihat pidana dalam tindak pidana tersebut mengalami kemunduran.

Selain itu, Maidina menyampaikan pihaknya juga masih menemukan kembali pasal-pasal kolonial yang sejatinya sudah tidak relevan karena tidak demokratis. Beberapa pasal kolonial yang ditemukan, yakni pasal tentang penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, hingga pasal penghinaan badan hukum.

"Lima belas, masalah rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama yang justru tidak menjamin kepentingan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya," ujar Maidina.

Masalah keenam belas, Maidina menyampaikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia berkata pasal tentang tipikor dalam RKUHP melahirkan duplikasi rumusan.
Tujuh belas, Maidina menyampaikan terjadi masalah tentang tindak pidana narkotik dalam RKUHP. Ia berkata pihaknya merasa tindak pidana narkotik seharusnya tidak diatur dalam RKUHP karena merupakan masalah kesehatan.

"Terakhir, masalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang masih diatur tidak sesuai dengan standar HAM secara internasional," ujarnya.

Terbuka

Selain menunda, Maidina menyampaikan pihaknya meminta pemerintah dan DPR membuka semua perkembangan pembahasan RKUHP yang telah dan akan dilakukan. Sebab, ia berkata selama ini tidak ada satu pun perkembangan RKUHP yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berkata masyarakat perlu mengetahui perubahan krusial yang terjadi dalam rapat antara pemerintah dan DPR. Masyarakat, kata dia, juga perlu mengetahui siapa saja pihak yang dilibatkan dalam rapat pembahasan RKUHP.

"Selama masa sidang V, setiap pembahasan RKUHP baik di pemerintah ataupun gabungan pemerintah dan DPR harus dilakukan secara terbuka untuk publik karena RKUHP mengatur secara luas aspek hidup masyarakat yang berkaitan dengan penghormatan HAM," ujar Maidina. (jps/age)