DPR Minta KPU Umumkan Data 440 Petugas KPPS yang Meninggal

CNN Indonesia | Senin, 06/05/2019 14:51 WIB
DPR Minta KPU Umumkan Data 440 Petugas KPPS yang Meninggal Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta KPU segera mengumumkan data 440 petugas KPPS yang meninggal dunia. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengumumkan data lengkap terkait 440 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.

"KPU harus segera umumkan 440 korban petugas KPPS yang meninggal mulai dari nama, alamat dan posisi tugas (PPS atau PPK)," kata Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (6/5).

KPU mencatat jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia hingga Sabtu (4/5) lalu bertambah menjadi 440 orang dan yang sakit berjumlah 3.788 orang.


Lebih lanjut, politikus PKS itu mengatakan jumlah petugas KPPS yang gugur tersebut ibarat angka korban dalam bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia.


Melihat hal itu, ia menyebut petugas KPPS yang gugur sebagai pejuang demokrasi yang harus dihargai jasanya.

"Mereka patut dihargai, kalau perlu dibuatkan tugu peringatan," ujarnya.

Mardani lantas meminta agar pemerintah dan masyarakat bisa menghormati para petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut. Ia pun menyebut kejadian ini merupakan suatu bencana demokrasi yang diharapkan tidak terulang kembali.

"Mari kita hargai dan hormati para korban ini. Kami juga mengimbau kita bisa memberikan bantuan dari negara dan masyarakat luas," kata dia.

Evaluasi Pemilu Serentak

Tak hanya itu, Mardani juga mendukung pemerintah dan DPR segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019.

"Saya minta Pemilu 2019 segera dievaluasi menyeluruh yang melibatkan semua stakeholder," kata Mardani.


Menurut dia, pemilu serentak 2019 ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dari petugas KPPS saat bertugas. Ia menyatakan banyak hal lain yang perlu diaudit terhadap pelaksanaan kualitas pemilu kali ini.

"Pemilu adalah ruh negara dalam menghasilkan pemimpin berkualitas, kecurangan dalam pemilu salah satu racun yang merusak kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia," kata dia.

Lebih jauh, ia juga mengatakan evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019 dan mengetahui integritas dari penyelenggara pemilu.

"Perlu dievaluasi agar masyarakat tidak resah terkait desas-desus penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu pasang paslon capres atau caleg," ujarnya.


Mardani berharap Pemilu 2019 perlu diperbaiki secara sistem agar kejadian serupa tak terulang kembali pada perhelatan pemilu selanjutnya.

Ia pun tak berkeinginan Pemilu 2019 dianggap sebagai perhelatan pemilu terburuk di Indonesia pasca-reformasi 1998.

"Karena jumlah kecurangan dan korban terbanyak, saya berharap evaluasi ini bisa menjelaskan kualitas Pemilu 2019 dan jadi masukan untuk pemilu tahun 2024," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)