TNI AD Akui Ada Personel Tak Netral di Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal Andika Perkasa mengaku ada sejumlah personel TNI AD yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Menurutnya, personel TNI AD yang tak netral itu sudah ditangani oleh Pengadilan Militer.

"Internal kami, kami harus mengatakan ada (yang tidak netral dalam pemilu). Dan kami sudah lakukan proses hukum," ujar Andika di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (6/5).

Andika enggan menyebut jumlah personel TNI AD yang tidak netral dalam Pemilu. Ia hanya mengatakan jumlah personel TNI AD yang tidak netral hanya sedikit.

Lebih lanjut, Andika membeberkan penindakan hukum terdahap anak buahnya berdasarkan laporan. Ia berkata pihaknya tidak mengabaikan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anak buahnya seperti yang ditudingkan selama ini.

"Kami tidak hanya menerima laporan kemudian kami lupakan, tidak sama sekali. Walaupun mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan (jumlah). (Ada) beberapa, berarti lebih dari satu tapi juga tidak terlalu banyak," ujarnya.

Lihat juga: Tepis HNW, Demokrat Sebut 62 Persen Bukan Data Prabowo Menang

Di sisi lain, Andika membeberkan sanksi kepada personel TNI AD yang tidak netral dalam pemilu bervariasi. Ia mencontohkan seorang personel TNI AD yang terbukti bersalah dalam Pengadilan Militer diberi sanksi penjara selama lima bulan.

"Sanksinya bervariasi, tapi salah satu yang bisa saya sebutkan adalah lima bulan hukuman penjara. Itu sudah putus dan diterima. Dan beberapa lagi sedang dalam proses," ujarnya.

Andika menegaskan TNI netral dalam pemilu. Ia berkata TNI hanya membantu Polri mengamankan Pemilu.

"Kami tidak ditugaskan untuk mendata. Jadi tugas Angkatan Darat yang dioperasionalkan Mabes TNI itu adalah dalam hal pengamanan," ujar Andika.

Lihat juga: Fahri Hamzah Usul Situng KPU Ditutup dan Diaudit

Andika menjelaskan TNI ditugaskan membantu Polri mengamankan jalannya kampanye. Ia juga berkata TNI ditugaskan untuk menjaga keamanan saat masa tenang, pendistribusian logistik Pemilu, hingga pengamanan pada penetapan hasil pemilu yang jatuh pada 22 Mei 2019.

"Jadi tugas kami pengamanan dan itu pun karena diminta Polri. Jadi tidak benar kalau kami memiliki hasil (pemilu). Bagaimana kami memiliki hasil, penghitungannya saja masih berlangsung," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (jps/ugo)