Dhani Serukan Tak Takut Ancaman Wiranto soal Pencaci Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 07/05/2019 15:03 WIB
Dhani Serukan Tak Takut Ancaman Wiranto soal Pencaci Jokowi Terdakwa kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' Ahmad Dhani Prasetyo. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Surabaya, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' Ahmad Dhani Prasetyo menyerukan agar para tokoh tidak takut dengan ancaman Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait tim pemantau pencaci Presiden Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Dhani sebelum kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi.

Dhani yang tiba di PN Surabaya, Selasa (7/5) sekira pukul 13.35 WIB langsung melontarkan sejumlah kalimat kepada awak media. Ia menyebut para tokoh untuk tidak takut dengan ancaman Wiranto.


"Pada para tokoh, jangan takut kepada ancaman Wiranto," kata Dhani saat turun dari mobil tahanan yang membawanya dari Rutan Klas I, Surabaya, Medaeng, Sidoarjo.

Dhani menyebut ancaman Wiranto tak ubahnya rekayasa hukum. Ia pun berpesan agar para tokoh tetap berani menyampaikan yang haq dan bathil.

"Soal rekayasa hukum, katakan lah yang haq yang haq, yang batil yang batil," kata Dhani sembari digiring ke dalam Ruang Cakra, PN Surabaya.

Seruan Dhani terkait dengan rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Rencana itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto.

Dengan adanya tim tersebut, Wiranto menyebut pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.

Wiranto menjelaskan tim tersebut nantinya akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari berbagi perguruan tinggi. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim dimaksud.

Dengan tim itu, lanjut mantan Panglima ABRI ini, pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak yang mencerca hingga mencaci maki Presiden Jokowi yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019. (frd/osc)