Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan tidak ada pembahasan soal rencana perombakan alias
reshuffle menteri di Kabinet Kerja, meski isu tersebut tengah merebak di masyarakat belakangan ini.
Pratikno juga menegaskan tak ada pembahasan soal jajaran menteri kabinet baru seperti tersebar di grup-grup pesan dalam aplikasi WhatsApp.
"Tidak ada pembahasan soal itu. Tidak, tidak, minimal saya tidak tahu. Bahkan ada daftar kabinet sudah beredar di grup WA (WhatsApp), tidak benar," ucap Pratikno di kantornya, Rabu (8/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, pembahasan soal
reshuffle hingga rencana pembentukan kabinet baru tidak ada karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyampaikan hasil resmi perhitungan Pemilu 2019. Selain itu, para menteri kabinet lebih memilih fokus untuk menyelesaikan tanggung jawab masing-masing.
Di sisi lain, ia juga menyatakan tidak ada tim transisi yang bakal dibentuk untuk memuluskan pergantian kabinet mendatang.
"Tidak, tidak, ya biasa, kita kan pemerintah sudah lima tahun bekerja, jadi tentu saja ada
improvement yang terus dilakukan, begitu saja," ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga membantah isu
reshuffle yang tengah beredar di masyarakat belakangan ini. Ia mengaku justru baru mendengar hal tersebut dari awak media.
"Saya malah tahu dari wartawan. Sekarang kami fokus kerja, kerja, dan kerja, ini buktinya antar menteri rapat koordinasi," ujar Imam.
Isu
reshuffle merebak setelah beberapa menteri Kabinet Kerja terseret kasus korupsi. Isu ini kian mengemuka dipicu pernyataan juru bicara Presiden Johan Budi.
Dia mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan membuka kemungkinan reshuffle menteri Kabinet Kerja usai perayaan Hari Raya Idulfitri 1440 H atau Lebaran 2019.
"Kemungkinan bisa saja," ucapnya kepada
CNNIndonesia.com.
Kendati begitu, Johan enggan memastikan apakah kemungkinan reshuffle itu dilakukan lantaran beberapa menteri Kabinet Kerja terseret kasus korupsi atau sekadar bentuk evaluasi.
Beberapa menteri yang terseret kasus korupsi antara lain Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, hingga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Imam terseret kasus dugaan suap dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI). Namun, ia mengaku tidak khawatir bila dugaan keterlibatannya dalam kasus yang melanggar hukum akan membuatnya tersingkir dari kabinet.
"Sebagai menteri itu melaksanakan tugasnya, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Meskipun bulan puasa, meskipun Idulfitri, tetap harus kerja," ucapnya.
(uli/wis)