26 Tahun Kasus Marsinah, Lokataru Pesimis pada Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar pesimistis pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau mengungkap dan menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah yang terjadi 26 tahun silam.

"Enggak bisa berharap kepada rezim ini atas kasus Marsinah dan kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya," ucap Haris di kantor Lokataru, Jakarta, Rabu (8/5).

Lihat juga: Singgung Jokowi, Kasus Marsinah Dinilai Pelanggaran HAM

Haris mengatakan pemerintahan Jokowi-JK diisi oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Alasan itulah yang membuat Haris pesimis terhadap pemerintah.

"Rezim yang ada saat ini berpesta pora dengan orang - orang yang berlumuran darah di masa lalu. Jadi ya enggak mungkin diselesaikan oleh rezim ini," kata Haris.

Padahal, menurut Haris, kasus Marsinah termasuk salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diungkap. Contoh lainnya yakni kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Aceh, dan Papua.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Langkah yang harus dilakukan yakni mengungkap fakta atau kebenaran secara menyeluruh. Setelah itu, mencari langkah penyelesaian atau keadilan.

"Tujuannya bukan untuk dendam - dendaman, tetapi untuk membangu satu patokan ke depan, bahwa penegakkan hukum itu harusnya seperti apa," ucap Haris.

Pada 8 Mei 1993, Marsinah (24) ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazah Marsinah lalu divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum menunjukkan ada sejumlah luka dalam yang parah.

Lihat juga: Marsinah, Antara Kenangan dan Simbol Perlawanan

Hal itu terjadi setelah dia menggalang aksi mogok kerja dari perusahaannya karena gaji yang tak sesuai UMR. Selain itu, ia memprotes PHK sepihak sejumlah buruh yang dikendalikan oleh pihak tentara.

[Gambas:Video CNN] (bmw/arh)