Politik Santun dan Arah Angin Demokrat di Wacana People Power

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana people power menyikapi proses maupun hasil Pemilu 2019 diprediksi tidak akan diikuti kader-kader Partai Demokrat.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kecil kemungkinan Demokrat ikut turun ke jalan karena tidak sejalan dengan gaya politik mereka selama ini.

Ia mengatakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu berpikir panjang sebelum menyetujui kadernya ikut dalam gerakan turun ke jalan yang mengawal Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Demokrat enggak mungkin ikutan people power. Bertentangan dengan politik santun dan elegan yang selama ini dijargonkan SBY," tutur Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/5).

Lihat juga: Jaga Jarak SBY di Balik Politik Emosional ala Prabowo

Menurut Adi, sikap Demokrat sudah jelas ketika SBY menerbitkan instruksi kepada seluruh kadernya. Instruksi tersebut berisi larangan bagi para kader untuk melakukan tindakan inkonstitusional di kala situasi politik yang tidak menentukan usai pencoblosan, 17 April 2019.

Instruksi itu diterbitkan pada Kamis (18/4) atau setelah Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangan yang ketiga kalinya. Padahal, KPU baru menentukan hasil penghitungan suara secara resmi pada 22 Mei mendatang.

"SBY hati-hati dengan segala yang bombastis dan provokatif. Gen dan DNA politiknya lebih soft, bukan keras," kata Adi.

Adi mengatakan ketiadaan kader Demokrat dalam people power, tidak akan merugikan partai tersebut.

Ia menilai Demokrat tidak akan diberikan stempel pengkhianat oleh pendukung fanatik Prabowo. Pasalnya, selama ini Demokrat memang sudah menunjukkan sikap yang tak tegas dalam berkoalisi.

Adi menyebutnya 'angin-anginan'.

Terkadang sependapat dengan koalisi pengusung Prabowo-Sandi, namun beberapa kali mengkritik dari dalam dengan nada yang keras.

"Kan memang sejak lama Demokrat ini dianggap outsider sama Gerindra," ujar Adi.

Dalam sejarahnya, Demokrat pun partai politik terakhir yang masuk koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Demokrat masuk pada hari Prabowo dan Sandi akan mendaftar ke KPU sebagai bakal calon peserta Pilpres 2019 pada 2018 silam.

Koalisi Adil dan Makmur terdiri atas Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan partai yang baru ikut pemilu yaitu Berkarya.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 21 Desember 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Lihat juga: Prabowo Tak Bisa Jamin Pemilu Damai jika Terjadi Kecurangan

Dihubungi terpisah, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Luki Sandra Amalia memiliki pendapat yang hampir senada dengan Adi Prayitno. Menurutnya, Demokrat tetap akan berada di tengah, andai people power yang digadang kubu Prabowo benar-benar dilaksanakan.

Meskipun selama masa Pilpres 2019 kader-kader Demokrat ikut berkontribusi dalam kerja pemenangan Prabowo-Sandi, Sandra menilai mereka akan tetap bercermin pada SBY selaku pendiri dan ketua umum partai tersebut.

Lihat juga: Masih Ada MK, Cak Nun Sebut Tak Bisa Ada People Power

Awal pekan ini usai rapat koordinasi bersama Kapolri, TNI, serta sejumlah kepala badan dan menteri, Wiranto menyatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk merespons ucapan dan tindakan tokoh yang terbilang provokatif. Sementara itu, Tito mengancam bakal menerapkan pasal makar kepada mereka yang menggerakkan people power.

Meskipun gagasan dari Wiranto itu mendapatkan keberatan dari sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, Sandra menilai itu bisa menjadi alat untuk menciutkan niat pengusung people power.

Selain itu, menurut Sandra, belum tentu seluruh partai pengusung setuju dan ikut serta dalam gerakan people power.

"Kalau jadi, ya kita lihat siapa saja yang ikut di sana. Apakah teman-teman koalisinya ataukah elemen di luar koalisi 02," ucap Sandra.

Lihat juga: Presiden Diminta Tegur Wiranto yang Ingin Bentuk Tim Hukum

Dalam catatan CNNIndonesia.com, wacana People Power terkait hasil Pemilu 2019 muncul ke permukaan karena dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berorasi dalam APel Siaga Umat 313 Menolak Kecurangan Pemilu di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, 31 Maret 2019.

Selepas dari itu, narasi People Power pun kerap menghiasi pemberitaan politik terutama yang meluncur dari mulut kubu Prabowo-Sandi.

Lihat juga: People Power Amien Rais, Jalan Mundur sang 'Bapak Reformasi'

(bmw/kid)