Jakarta Tak Masuk Kategori Perencanaan Pembangunan Terbaik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ketegori Perencanaan Terbaik se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

PPD ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, Ballroom Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jakarta, Kamis (9/5).

Lihat juga: Tak Bisa Maju 2024, Jokowi Tanpa Beban 5 Tahun Mendatang

Provinsi terbaik dalam hal perencanaan kota, berturut-turut dari peringkat pertama, jatuh kepada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan.

Jakarta sendiri absen dalam daftar Provinsi dengan perencanaan terbaik. Padahal, tahun sebelumnya Jakarta meraih sejumlah penghargaan dalam kategori perencanaan.

Pada tahun 2016, DKI mendapat empat penghargaan sekaligus dalam acara serupa. Yakni, penghargaan Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif.

Lihat juga: Jakarta Provinsi Terbaik, Ahok Terima Dua Penghargaan

Kemudian, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif Millenium Development Goals (MDGs) 2016, dan Terbaik I Kategori Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2015.

Pada tahun 2017, DKI Jakarta masih meraih tingkat kedua dalam kategori perencanaan. Sementara pada tahun 2018 DKI tak meraih penghargaan dalam ajang perencanaan.

Tak hanya memberikan penghargaan kepada Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dianggap unggul dalam perencanaan membangun daerahnya juga mendapat piala.

Untuk kategori perencanaan terbaik tingkat kabupaten pertama diraih oleh Tanah Datar, peringkat kedua diraih oleh Temanggung, dan terbaik ketiga diraih oleh Tabanan.

Lihat juga: Ahok 'Pamer' Terima Banyak Penghargaan Saat Pimpin Jakarta

Sementara pada tingkat kota dengan perencanaan terbaik pertama diraih oleh Semarang, posisi kedua diraih Denpasar, dan posisi ketiga diraih Makassar.

Penilaian kategori-kategori di atas yang dilakukan Bappenas mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, serta inovasi dan penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunannya.

Sebagai catatan, pemberian penghargaan dilakukan atas kerja pemerintah masing-masing dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN] (ctr/arh)