Polisi soal Pencabutan Surat Cegah: Kivlan Zen Kooperatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menjelaskan alasan pencabutan surat pembatalan pencegahan ke luar negeri terhadap Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen. 

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, salah satu alasan pembatalan pencegahan karena penyidik mendapatkan informasi bahwa Kivlan Zen akan bekerjasama dengan Polri terkait penyidikan kasus dugaan makar yang menjeratnya.

"Penyidik mendapat info bahwa pak Kivlan Zen akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Iqbal dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Lihat juga: Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapor Dugaan Makar

Selain itu, kata Iqbal, paspor Kivlan Zen juga akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat.

"Jadi tidak akan diizinkan meninggalkan Indonesia atau memasuki negara lain, itu info dari imigrasi," katanya.

Sebab itu, kata Iqbal, penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi.

Polisi sebelumnya melayangkan surat pencegahan terhadap Kivlan Zen, pada Jumat (10/5). Penyidik juga telah mencegat Kivlan di bandara Soekarno Hatta, Jakarta saat Kivlan hendak terbang ke Batam.

Namun, polisi kemudian mengirimkan surat pembatalan ke Imigrasi dan langsung direspon dengan mencabut status pencegahan Kivlan.

Kivlan dicegah setelah dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan merupakan salah satu tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Belakangan dia getol menggembar-gemborkan isu kecurangan pemilu 2019.

Lihat juga: Kuasa Hukum: Kivlan Zen Diikuti Seperti Teroris

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh CNNIndonesia.com, diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin.

Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.
[Gambas:Video CNN] (mts/dis)