Luhut Bantah Isu Terorisme Jelang Rekapitulasi Politis

CNN Indonesia | Selasa, 21/05/2019 01:30 WIB
Luhut Bantah Isu Terorisme Jelang Rekapitulasi Politis Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. (CNN Indonesia/Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah penangkapan sejumlah teroris jelang pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei bermuatan politis. Luhut mengklaim penangkapan terhadap teroris merupakan bagian dari pencegahan.

"Tidak (politis), saya jamin," ujar Luhut di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (20/5).
Luhut menjelaskan penangkapan teroris jelang penetapan hasil pemilu merupakan hasil pengembangan penangkapan teroris di Sibolga, Sumatera Utara. Hasil penyelidikan, ia menyebut terduga teroris yang diringkus Densus 88 Antiteror Polri berencana melakukan pengeboman dengan target pendukung pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia juga berkata teroris juga mengincar aparat penegak hukum sebagai target pengeboman.


Lebih lanjut, Luhut menuturkan pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada aksi teror pada waktu pengumuman pemilu harus. Ia menyebut pemerintah tidak ingin disalahkan tidak memberi peringatan kepada masyarakat jika aksi teror terjadi.

Luhut juga mengakui bahwa dirinya menjadi salah satu pihak yang mendesak Kepolisian mengungkap rencana yang hendak dilakukan oleh teroris pada 22 Mei 2019. Ia kembali mengatakan alasannya mendesak hal tersebut karena tak ingin pemerintah dianggap lepas tangan jika terjadi peristiwa teror.

"Pemerintah harus memberi penjelasan dong. Kalau pemerintah tidak me-warning, ternyata berita itu disclose ke publik, terjadi celaka, pemerintah salah," ujarnya.

Patuh Konstitusi

Luhut mengklaim pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, ia mengingatkan kepada pendukung paslon 01 dan 02 untuk melaporkan permasalahan pemilu kepada Bawaslu.

Ia mencontohkan dirinya ketika dilaporkan ke Bawaslu. Ia mengaku tetap memenuhi panggilan KPU sebagai bentuk kepatuhan dan mempercayai Bawaslu, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU.

"Jadi saya bilang adukan saja ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan secara profesional memeriksa," ujar Luhut.
Lebih dari itu, Luhut mengingatkan semua pihak untuk mematuhi konstitusi yang berlaku. Ia berkata demokrasi tetap memberi batasan kepada warga negara dalam menjalankan haknya.

"Jadi kalau kau sudah melanggar UU, pemerintah dan presiden katakan kita harus ambil langkah hukum yang terukur. Nah sekarang sudah dilakukan tidak peduli sampai mana pun itu," ujarnya.

"Kami punya data yang lengkap. Pemerintah punya instrumen yang dapat melihat sampai di mana kelakuan-kelakuan itu," ujarnya. (jps/ayp)