Jalur Sukabumi Dikawal Ratusan Aparat Cegah Massa 22 Mei

CNN Indonesia | Selasa, 21/05/2019 10:28 WIB
Jalur Sukabumi Dikawal Ratusan Aparat Cegah Massa 22 Mei Anggota TNI-Polri melaksanakan kegiatan, penyekatan dan razia serta sweeping Jembatan Suramadu, dari Madura arah Surabaya jelang penetapan hasil Pemilu 22 Mei mendatang, Sabtu, 18 Mei 2019. (Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Perak)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan personel gabungan dari Kodim 0607 Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota menggelar Operasi Cipta Kondisi di pertigaan Jalan Raya Cibolang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk mencegah mobilisasi massa demo 22 Mei dari Sukabumi ke DKI Jakarta.

"Penyekatan yang kami lakukan ini melibatkan 80 personel Pores Sukabumi Kota dan 30 personel dari Kodim 0607 Sukabumi dengan memeriksa berbagai kendaraan yang diduga digunakan untuk memobilisasi massa ke Jakarta," kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro di Sukabumi, Selasa.

Susatyo menyatakan langkah persuasif ini dilakukan dengan mengedepankan imbauan agar massa tidak terprovokasi untuk berangkat ke DKI Jakarta karena bisa mengganggu kondusivitas keamanan di ibu kota dan tidak menutup kemungkinan berimbas ke daerah.

Petugas keamanan sejauh ini belum mendapati dugaan atau upaya mobilisasi massa ke Jakarta. Razia yang mereka lakukan pun tak mendapati temuan warga dengan barang mencurigakan seperti narkoba, senjata tajam, maupun senjata api.

Hingga saat ini petugas masih melakukan penyekatan di beberapa titik khususnya di jalur utama penghubung Sukabumi dengan Jagorawi seperti di di Jalur Lingkar Selatan Cibolang, Kecamatan Cisaat. Kemudian daerah perbatasan dan jalan penghubung antardaerah lainnya.


"Kami mengimbau kepada warga khususnya yang tinggal di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi untuk datang ke DKI Jakarta karena selain mengganggu keamanan juga khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan," katanya.

Susatyo berharap masyarakat bisa lebih dewasa dalam berpolitik dengan menunggu hasil yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada kekecewaan bisa diajukan atau dilaporkan ke lembaga terkait seperti Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Melakukan aksi turun ke jalan, kata dia, berpotensi pada gangguan keamanan cukup tinggi, terlebih jika dilakukan selama bulan ibadah Ramadan. (ANTARA/gil)