JK Ingin Jatah Ketua MPR untuk Partai Golkar
CNN Indonesia
Rabu, 22 Mei 2019 05:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan jatah kursi Ketua MPR 2019-2024 dapat dijabat dari Partai Golkar mengingat partai berlambang pohon beringin itu ada di posisi kedua perolehan kursi di DPR. Sementara posisi pertama diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Ya tentu yang adil ketua DPR nomor satu, ketua MPR-nya ya nomor dua. Itu yang adil, masa langsung tiba-tiba nomor lima, gimana hitungannya," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (21/5).
JK mengaku puas dengan perolehan suara tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, hasil yang diperoleh melebihi perkiraan sejumlah lembaga survei yang memprediksi hasil di kisaran 8-9 persen.
"Puas dibanding perkiraan semula yang hanya 8-9 persen. Tapi ternyata (dapatnya) 13-14 persen dari kursi. Yang penting kan kursi bukan suara, kalau suara tergantung dapat di mana. Kalau di Jawa semua ya kursinya sedikit," katanya.
Keinginan untuk mendapat jatah sebagai Ketua MPR sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato. Ia menyatakan kesiapan partainya untuk bersaing dalam perebutan jabatan Ketua MPR periode 2019-2024.
Menurutnya, merupakan hal yang wajar bila pihaknya kelak mengajukan paket pimpinan MPR periode 2019-2024 dengan komposisi Golkar sebagai ketua.
Dari hasil penghitungan, Golkar mendapat peringkat kedua dengan perolehan 85 kursi di DPR. Sementara PDIP di peringkat pertama mendapat 129 kursi dan Gerindra di urutan ketiga sebanyak 78 kursi.
Diketahui, kursi pimpinan DPR/MPR memang menjadi lirikan banyak petinggi parpol. Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan disebut-sebut juga menginginkan kursi MPR untuk partainya.
Isu itu mencuat ketika Zulhasan intens menemui Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Dugaan komunikasi politik PAN menjadi sorotan ketika Zulhas hadir ke Istana Negara, beberapa waktu lalu. Ada rumor bahwa dirinya meminta jatah kursi MPR/DPR.
Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan pertemuan antara Zulhas dan Jokowi pada Rabu, 24 April lalu berisi permintaan Zulhas kepada sang presiden untuk memperoleh kursi pimpinan DPR atau MPR.
Menurut Karding, permintaan tersebut dibuat oleh Zulhas sebagai syarat PAN untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Namun demikian, Zulhas buru-buru membantah.
"Ah, kita cuma bahas dapil," kata Zulhas sebelum meninggalkan kantor DPP PAN, beberapa waktu lalu.
(psp/ain)
"Ya tentu yang adil ketua DPR nomor satu, ketua MPR-nya ya nomor dua. Itu yang adil, masa langsung tiba-tiba nomor lima, gimana hitungannya," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (21/5).
JK mengaku puas dengan perolehan suara tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, hasil yang diperoleh melebihi perkiraan sejumlah lembaga survei yang memprediksi hasil di kisaran 8-9 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keinginan untuk mendapat jatah sebagai Ketua MPR sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato. Ia menyatakan kesiapan partainya untuk bersaing dalam perebutan jabatan Ketua MPR periode 2019-2024.
Dari hasil penghitungan, Golkar mendapat peringkat kedua dengan perolehan 85 kursi di DPR. Sementara PDIP di peringkat pertama mendapat 129 kursi dan Gerindra di urutan ketiga sebanyak 78 kursi.
Diketahui, kursi pimpinan DPR/MPR memang menjadi lirikan banyak petinggi parpol. Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan disebut-sebut juga menginginkan kursi MPR untuk partainya.
Isu itu mencuat ketika Zulhasan intens menemui Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Dugaan komunikasi politik PAN menjadi sorotan ketika Zulhas hadir ke Istana Negara, beberapa waktu lalu. Ada rumor bahwa dirinya meminta jatah kursi MPR/DPR.
Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan pertemuan antara Zulhas dan Jokowi pada Rabu, 24 April lalu berisi permintaan Zulhas kepada sang presiden untuk memperoleh kursi pimpinan DPR atau MPR.
Menurut Karding, permintaan tersebut dibuat oleh Zulhas sebagai syarat PAN untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Namun demikian, Zulhas buru-buru membantah.
"Ah, kita cuma bahas dapil," kata Zulhas sebelum meninggalkan kantor DPP PAN, beberapa waktu lalu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK