Kapolri Minta Spirit Lebaran Terbawa Hingga ke Sidang MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat membawa semangat kesucian hari raya Idul Fitri di dalam situasi politik. Imbauan Tito sambil menyinggung situasi Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres yang dimohonkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Termasuk situasi politik, MK dan yang lain. Kami meminta, mengimbau kepada semua pihak untuk membawa spirit semangat kesucian hari raya Idul Fitri, Ramadan terus dibawa," kata Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6).

Tito mengatakan situasi dan kondisi selama liburan Idul Fitri terbilang aman dan kondusif di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat yang melakukan mudik dapat menikmati perayaan Lebaran dengan tenang.


"Kita berharap hikmah Lebaran ini dalam suasana yang relatif aman dan damai di seluruh Indonesia ini bisa berlanjut terus," ujarnya.

Lihat juga: PBNU Berharap Lebaran Jadi Momen Pertemuan Jokowi-Prabowo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor)

Terkait kondisi politik, Tito menilai, masyarakat tidak menginginkan kerusuhan terjadi. Maka itu dia meminta supaya masyarakat mau mengikuti proses hukum yang ada terkait dengan pemilihan presiden.

"Mari kita hormati proses-proses yang ada dengan kedamaian dan suasana yang aman dan tertib. Kerusuhan tidak disukai oleh publik dan akan menjadi musuh publik," tuturnya.

Diketahui Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pilpres 2019. Diwakili oleh Bambang Widjojanto, pihaknya telah menyerahkan sejumlah alat bukti, sebanyak 52 item soal kecurangan dalam Pilpres.

Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo mengklaim pihaknya memiliki lebih dari 51 alat bukti.

Lihat juga: Grup WA Keluarga, Hoaks soal Jokowi dan Lebaran 2019

"Kemarin kita di-bully, 51 alat bukti yang kami maksud itu pengantar. Itu hanya pengantar sebagai prasyarat kita bisa mendaftar," ucap Nicholay di Media Center BPN Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.

Adapun proses sidang MK terkait Pilpres 2019 baru akan dimulai pada 14 Juni 2019. Nantinya, putusan MK pun akan dibacakan pada 28 Juni. Sejumlah massa telah mengikrarkan diri berunjuk rasa mengawal proses sidang. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

"Merencanakan mengawal aksi-aksi di persidangan-persidangan MK. Ini bukan aksi jalanan. Ini adalah aksi konstitusional. Saya rasa sah-sah saja," kata Ketua Umum KSPI, Said Iqbal.

Lihat juga: Terikat Kontrak Politik Prabowo, KSPI Akan Gelar Aksi di MK

(gst/ain)