Wiranto Curhat Kerusuhan 22 Mei Saat Kompolnas Silaturahmi

CNN Indonesia | Jumat, 14/06/2019 19:13 WIB
Wiranto Curhat Kerusuhan 22 Mei Saat Kompolnas Silaturahmi Menteri Polhukam Wiranto. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto disebut sempat bercerita terkait kerusuhan 22 Mei lalu saat ditemui lima anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di kantornya, Jumat (14/6).

Komisioner Kompolnas Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto bersama empat rekannya menemui Wiranto-yang juga merupakan ketua Kompolnas-untuk bersilaturahmi selepas Hari Raya Idul Fitri berlangsung.

Meski mengaku tak membicarakan masalah negara, Bekto memaparkan pertemuannya dengan Wiranto sempat membicarakan kerusuhan 22 Mei lalu yang dipicu oleh demonstrasi penolakan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden 2019.


"Ada sedikit, beliau cerita bahwa itu (kerusuhan 22 Mei) masa-masa kritis tapi bisa dilewati. Bersyukur sudah dilewati," kata Bekto kepada wartawan usai menemui Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Kompolnas juga turut mengomentari tindakan Polri selama menertibkan kerusuhan. 

Menurut Bekto, prosedur yang dilakukan Polri dalam menangani kasus-kasus ini masih "sesuai dengan rambu-rambu."

Pernyataan itu diutarakan Bekto menyusul komentar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dugaan tindakan sewenang-wenang personel kepolisian selama mengamankan kerusuhan 22 Mei. Sebab, tercatat ada sembilan orang tewas selama kerusuhan terjadi.

"Yang ditindak polisi itu bukan demonstran. Yang ditindak polisi itu para perusuh. Kompolnas selalu lihat penyelidikan (polisi) sesuai dengan aturan, dengan rambu-rambu berdasarkan UUD, peraturan pemerintah, dan peraturan kapolri," kata Bekto.

Sebagai badan pengawas kepolisian, Bekto menuturkan sejauh ini pihaknya tak menerima pengaduan masyarakat terkait pengamanan yang dilakukan Polri selama kerusuhan berlangsung.

Ia menyebut tidak ada laporan yang menyebut bahwa personel kepolisian melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia, seperti dikhawatirkan sejumlah pihak.

"Setahun itu kami bisa terima sekitar 4.000 kasus pengaduan baik melalui surat atau langsung. Untuk soal kerusuhan (22 Mei) ini, satu pun tidak ada yang laporan ke Kompolnas," papar Bekto. (rds/wis)