Menhan Beri Sinyal Tolak Jamin Penangguhan Penahanan Kivlan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi sinyal menolak menjadi pihak yang memberi jaminan penangguhan penahanan bagi Kivlan Zen. Ia beralasan kasus yang mendera Kivlan berkaitan dengan politik.

"Kalau itu masalah yang biasa-biasa saja harus saling menolong, tapi ini, kan masalah politik, ini berat saya. Politik ya. Bukan saya tidak..." ujar Ryamizard di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (14/6).

Ryamizard mengaku sejauh ini dirinya masih berpikir apakah menerima menjadi penjamin bagi Kivlan atau tidak. Langkah itu berdasarkan hasil konsultasi dirinya dengan bagian hukum Kementerian Pertahanan usai menerima surat yang dikirimkan Kivlan kepada dirinya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Ryamizard berkata langkahnya berpikir bukan berarti tidak berkawan dengan Kivlan. Ia menegaskan hal itu sebagai cara agar tindakannya ke depan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri.

Lihat juga: Moeldoko: Negara Tak Akan Intervensi Kasus Hukum Kivlan Zen

"Ini masalah politik, nanti berbalik kepada saya, kan, saya berbahaya. Saya ingin membantu, tapi tiba-tiba berbalik kan enggak baik, begitu," ujarnya.

Meski belum ada keputusan, Ryamizard meminta kepolisian memberi perlakuan berbeda kepada Kivlan karena merupakan mantan jenderal TNI bintang dua. Ia berharap Kivlan tidak diperlakukan layaknya pejahat pada umumnya.

Jika Kivlan mendapat perlakukan yang sama dengan penjahat pada umumnya, ia khawatir akan menimbulkan polemik baru.

"Jadi selesaikan dengan prosedur. Saya setuju prosedur apa dan kenapa, tapi asal hormati karena dia tentara bintang dua. Kalau dia diperlakukan tidak baik kan nanti yang lain goyang, bahaya," ujar Ryamizard.

Lihat juga: Wiranto Mengaku Belum Terima Permohonan Jadi Penjamin Kivlan

Kivlan Zen diduga melakukan tindak pidana makar, kepemilikan senjata api ilegal, dan pemufakatan jahat. Di sisi lain, Ryamizard meyakini Kivlan tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan.

"Tidak," ujarnya.

Lebih dari itu, mantan KSAD ini menyampaikan selalu membantu prajuritnya yang mengalami persoalan. Bahkan, ia mengklaim sampai melanggar aturan saat memberikan bantuan.

"Tapi ini masalah politik, rada mikir saya disampaikan bapak pikir dulu. Jadi saya mikir dulu nih," ujar Ryamizard. (jps/wis)