Bekasi Tak Gelar Operasi Yustisi karena Terkendala Anggaran
CNN Indonesia
Sabtu, 15 Jun 2019 02:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Jawa Barat batal menggelar operasi yustisi untuk mendata pendatang baru usai Lebaran karena terkendala anggaran.
"Namun pengawasan tetap dilakukan melalui perangkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan terhadap pendatang baru," kata Kepala Bidang Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi, Jumat (14/6) seperti dilansir Antara.
Nardi mengatakan tak digelarnya operasi yustisi tahun ini serupa tahun lalu karena ketiadaan alokasi anggaran untuk menggelar operasi tersebut.
"Anggaran yang ada kami utamakan untuk pelayanan dokumen kependudukan warga," katanya pula.
Ia mengatakan terakhir kali Pemkot Bekasi menggelar operasi yustisi adalah pada 2017 silam di Terminal Induk Kota Bekasi. Kala itu, bagi pendatang yang tidak dilengkapi dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) bakal mengikuti persidangan tindak pidana ringan (tipiring) di lokasi dan dikenakan denda.
Nilai dendanya juga bervariasi tergantung status warga yang terkena razia tersebut.
Sementara untuk saat ini, sambung Nardi, meski tak ada operasi yustisi, institusinya tetap melakukan pengawasan lewat petugas yang ada di wilayah. Dia menyatakan telah meminta RT/RW, kelurahan maupun kecamatan agar turut membantu mendata pendatang baru di wilayahnya.
"Pendataan tetap dilakukan agar kita tahu jumlah pergerakan warga yang datang maupun keluar dari Kota Bekasi," ujarnya.
Untuk diketahui, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta, Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
"Yah, asalkan mereka memiliki keterampilan dan sudah ada tujuan, tentu dipersilakan datang," ujar Nardi.
[Gambas:Video CNN] (antara/kid)
"Namun pengawasan tetap dilakukan melalui perangkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan terhadap pendatang baru," kata Kepala Bidang Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi, Jumat (14/6) seperti dilansir Antara.
Nardi mengatakan tak digelarnya operasi yustisi tahun ini serupa tahun lalu karena ketiadaan alokasi anggaran untuk menggelar operasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan terakhir kali Pemkot Bekasi menggelar operasi yustisi adalah pada 2017 silam di Terminal Induk Kota Bekasi. Kala itu, bagi pendatang yang tidak dilengkapi dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) bakal mengikuti persidangan tindak pidana ringan (tipiring) di lokasi dan dikenakan denda.
Sementara untuk saat ini, sambung Nardi, meski tak ada operasi yustisi, institusinya tetap melakukan pengawasan lewat petugas yang ada di wilayah. Dia menyatakan telah meminta RT/RW, kelurahan maupun kecamatan agar turut membantu mendata pendatang baru di wilayahnya.
"Pendataan tetap dilakukan agar kita tahu jumlah pergerakan warga yang datang maupun keluar dari Kota Bekasi," ujarnya.
Untuk diketahui, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta, Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
"Yah, asalkan mereka memiliki keterampilan dan sudah ada tujuan, tentu dipersilakan datang," ujar Nardi.
[Gambas:Video CNN] (antara/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK