Pemprov DKI Tak Akan Ajukan Lagi Raperda Tata Ruang Pantai

CNN Indonesia | Selasa, 18/06/2019 05:07 WIB
Pemprov DKI Tak Akan Ajukan Lagi Raperda Tata Ruang Pantai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan tak akan mengajukan kembali rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS).

Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan pihaknya sepakat hanya mengajukan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).


"Yang teluk sudah tidak lagi. RZWP3K itu sudah diajukan tinggal bahas. Kajiannya dulu sudah ada, sempat batal, sudah dikaji lagi," kata Saefullah di Balaikota, Senin (17/6).


Saefullah berpendapat tidak ada lagi konsep pulau di pulau reklamasi. Dia menjelaskan daerah yang sempat direklamasi telah berubah menjadi daratan yang bergabung dengan pantai.

"Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan. Pulau A, B, C dan D tidak ada lagi konsep pulau jadi konsepnya pantai bagian dari daratan termasuk seperti yang di perluasan Pantai Ancol," kata Saefullah.


Selanjutnya, Saefullah mengatakan RZWP3K sudah mengajukan permohonan pembahasan kepada DPRD DKI. Pembahasan ini disebut Saefullah dikepalai langsung oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

"Leading sektornya ada di Pak Darjamuni DKPKP. Sudah masuk (draft) tinggal tunggu pembahasan," ujarnya.

Nantinya setiap proyek yang dibangun di atas pulau reklamasi akan dibangun langsung oleh PT Jakarta Propertindo. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pembangunan dilakukan untuk kepentingan publik.

"Yang jelas kepentingan publik di situ diakomodir. Melalui Jakpro nanti yang tampil mewakili Pemprov DKI untuk mengurus masalah hak-hak publik atas pantai dan seterusnya," kata dia.

Dua raperda ini sebelumnya mengatur tentang zonasi di pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta. Dua raperda ini sempat berpolemik dan dihentikan pembahasannya di DPRD DKI.


 [Gambas:Video CNN] (ctr/pmg)