Kuasa Hukum Sebut Kasus Ratna untuk Hantam Lawan Politik

CNN Indonesia | Selasa, 18/06/2019 13:22 WIB
Kuasa Hukum Sebut Kasus Ratna untuk Hantam Lawan Politik Terdakwa kasus hoaks Ratna Sarumpaet dalam sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan pledoi di PN Jakarta Selatan, (18/6). (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi, menyebut kasus kliennya dijadikan komoditas politik karena terjadi pada masa Pilpres 2019. Selain itu kasus Ratna juga melibatkan sejumlah nama tokoh-tokoh penting.

Hal tersebut diungkapkan saat pembacaan pleidoi oleh tim kuasa hukum di sidang lanjutan kasus berita bohong atau hoaks Ratna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6).


"Perkara yang melibatkan terdakwa melibatkan tokoh-tokoh penting di negara ini, tidak heran apabila perkara ini dijadikan komoditas politik untuk menghantam lawan politik," ujar Desmihardi.


Sebelum mengakui kebohongan pengeroyokan dirinya, Ratna merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Calon presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh oposisi seperti Amien Rais, Fahri Hamzah, dan Fadli lantas ikut bersuara ihwal kabar Ratna Sarumpaet dikeroyok orang tak dikenal. Pada intinya mereka mengecam perlakuan terhadap Ratna.

Namun tak lama setelah pernyataan tokoh-tokoh di atas, Ratna menggelar jumpa pers mengakui bahwa dirinya telah berbohong. Ratna juga mundur dari anggota BPN.

Desmihardi menambahkan salah satu cara menghantam lawan politik lewat kasus Ratna adalah dengan membawa kasus itu ke panggung debat Pilpres beberapa waktu lalu.

"Bahkan perkara ini dibahas dalam berbagai acara debat termasuk debat capres cawapres yang diselenggarakan KPU," tuturnya.

Ratna dalam kasus ini dituntut enam tahun penjara. Dia dianggap memenuhi unsur menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga menilai Ratna tidak memenuhi unsur pasal 44 KUHP terkait penyakit kejiwaannya. Bahkan, permintaan maaf Ratna dinilai tidak dapat menghapus tindakan pidananya.

Berita bohong pemukulan Ratna bermula pada September 2018. Ketika itu, sejumlah politikus mengabarkan Ratna Sarumpaet dipukul sekelompok orang di Bandung. Foto-foto Ratna lebam beredar di media sosial.

Namun, Ratna akhirnya mengaku luka lebam itu bukan disebabkan oleh pemukulan melainkan operasi kecantikan. (gst/wis)