Analisis

Menakar Peluang Jokowi Gantikan Megawati di 'Singgasana' PDIP

CNN Indonesia | Rabu, 19/06/2019 08:09 WIB
Menakar Peluang Jokowi Gantikan Megawati di 'Singgasana' PDIP Joko Widodo dinilai salah satu sosok yang cocok jika harus menggantikan Megawati Soekarnoputri di posisi Ketum PDIP. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercepat pelaksanaan Kongres V, dari yang dijadwalkan pada 2020 menjadi Agustus 2019. Isu regenerasi kepemimpinan dari tangan Megawati Soekarnoputri pun muncul seiring dengan langkah percepatan kongres dimaksud.

Sejumlah nama yang muncul dan disebut akan melanjutkan tongkat kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) PDIP antara lain adalah dua anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Tidak ketinggalan, sosok yang berhasil memenangkan kontestasi dua kali pilpres, yakni Joko Widodo ikut masuk dalam bursa bakal calon Ketum PDIP.


Soal bursa ketum, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan belum ada nama lain selain Megawati yang sejauh ini bakal kembali duduk di singgasana PDIP.

Menurut dia, Megawati akan terpilih kembali pada Kongres V yang digelar 8 hingga 10 Agustus 2019 mendatang di Bali. Eva menyebut bahwa kader-kader PDIP di seluruh daerah akan kembali memilih Megawati secara aklamasi.

"Belum ada [kandidat lain]. Sampai saat ini hanya nama Bu Mega yang kuat. Saya yakin aklamasi lagi, seluruh daerah minta Bu Mega untuk mau menjabat Ketum lagi," kata Eva kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/5).

Meski begitu penilaian berbeda disampaikan Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo. Dia melihat pergantian Ketum PDIP dari tangan Megawati ke sosok lain terbuka di Kongres V mendatang, termasuk ke Jokowi. Namun kemungkinan itu akan sangat tergantung pada kader di akar rumput.

Menurut dia, bila pergantian Ketum PDIP dilangsungkan pada Kongres V, maka partai berlambang banteng itu akan diuji untuk memilih sosok keturunan atau bukan keturunan Presiden RI pertama Sukarno. Mengingat dari sejumlah nama yang muncul, hanya nama Jokowi yang bukan trah Sukarno.

"Sebagai partai modern ada kemungkinan ke sana. Tapi harus dicermati bagaimana sikap atau pendapat akar rumput karena PDIP salah satu partai dengan kader terkuat. Ini ujian bagi PDIP, apakah mau meninggalkan trah Sukarno atau tidak," kata Kunto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/6).

Di sisi lain Kunto juga berpandangan bahwa menjadi Ketum PDIP merupakan pilihan yang kontradiktif bagi Jokowi. Sebab Jokowi tidak akan 'mendapatkan apa-apa' kecuali ingin membangun dinasti politik di PDIP.

"[Kalau] Jokowi ketum, tapi Pemilu 2024 tidak bertarung untuk apa? Secara politis untuk Jokowi tidak akan dapat apa-apa, kecuali Jokowi mau membuat dinasti politik. Kalau tidak ada tujuan ke sana akan kontrakdiktif bagi Jokowi," ucap Kunto.

Oligarki PDIP

Terpisah pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan Jokowi merupakan sosok yang berpotensi untuk menggantikan Megawati di kursi Ketum PDIP. Nama orang nomor satu di Indonesia itu memang akan bersaing dengan nama Prananda, Puan, ditambah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Namun, Idil mempertanyakan terkait kemampuan yang dimiliki sosok-sosok tersebut untuk menggantikan Megawati. Sebab kapasitas mereka dinilai belum setara Megawati dalam memimpin partai.

"Jokowi kuat, ada beberapa nama lain juga seperti Ganjar, Prananda, dan Puan. Jokowi bisa saja karena dalam posisi sekarang kuat untuk jadi Ketum PDIP. Tapi apakah kapasitasnya mampu menyamai Megawati?" ujar Idil.

Dia menerangkan, sosok Ketum PDIP pengganti Megawati harus memiliki karisma dan kemampuan dalam merangkul semua kepentingan di tubuh partai bernomor urut tiga di Pemilu 2019 itu.
Menakar Peluang Jokowi Gantikan Megawati di 'Singgasana' PDIPPuan Maharani (sebelah kanan Megawati) dan Muhammad Prananda Prabowo (sebelah kiri Megawati) berpeluang menggantikan ibunya sebagai Ketum PDIP. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso).

Di sisi lain, Jokowi juga dinilai belum bisa lepas dari pengaruh oligarki yang ada di tubuh PDIP. Berangkat dari situ, syarat utama Jokowi bila ingin menjadi Ketum PDIP cuma satu, meminta restu kepada Megawati.

"Itu pertanyaan besar, apakah PDIP masih nyaman dalam oligarki kepeimimpinan seperti ini atau mau bertransformasi menjadi partai politik modern," ucapnya.

Ketua Harian

Selain soal bursa ketum, Kongres V juga terbuka akan dibentuknya jabatan baru, yakni Ketua Harian DPP PDIP. Kunto berpendapat, Ketua Harian diperlukan untuk memberikan sosok yang dapat membantu kerja Megawati.

Menurutnya, Puan atau Prananda, merupakan sosok yang berperluang mengisi jabatan baru tersebut.

"Paling tidak untuk back-up ketum, kita tahu ada putra dan putri mahkota bisa jadi simbol trah Sukarno. Kemudian internal PDIP semakin besar, apalagi mumpung masih berkuasa butuh level managerial di sana," ujarnya.

Sebelas dua belas, Idil juga menilai langkah membentuk Ketua Harian DPP PDIP juga bertujuan untuk mencari sosok yang dapat menjadi kepanjangan tangan Megawati dalam melaksanakan kerja-kerja partai yang non-strategis.

"Dalam organisasi, Megawati powerful tapi dalam konteks sehari-hari beliau agak sedikit kesulitan karena dari sisi usia beliau cukup tua, pergerakannya terbatas," ujar Idil.

"Praktis organisasi dikerjakan sekretaris jenderal. Dengan ketua harian, itu kepanjanagn tangan ketum akan beri keputusan, kecuali yang strategis," ucapnya.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)