Demo di MK, Eks Penasihat KPK Sindir Jargon 'Saya Pancasila'
CNN Indonesia
Selasa, 18 Jun 2019 17:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menuding pemerintahan Joko Widodo tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Abdullah menilai munafik bila Presiden, menteri, atau gubernur era Jokowi mengklaim Pancasilais lewat jargon 'Saya Pancasila'.
Abdullah mengatakan itu saat berdemonstrasi di kawasan Gedung Mahkamah Agung, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6). Dia menjadi koordinator dalam aksi yang bertujuan mengawal proses sidang sengketa hasil Pilpres 2019, di Gedung MK.
"Ketuhanan Yang Maha Esa artinya semua bangsa Indonesia harus berketuhanan yang maha esa. Jika ada Presiden Jokowi, menteri, gubernur yang mengatakan 'saya pancasila', maka itu bohong, dusta, itu munafik. Kalau dia pancasilais itu dia tidak akan menangkap ustaz, tidak menembak anak-anak yang tidak berdosa," ujar Abdullah saat memberikan orasi.
Abdullah lanjut membeberkan sila-sila dalam Pancasila, yang menurutnya telah dilanggar penguasa saat ini.
Kata Abdullah, kematian ratusan anggota KPPS adalah cermin pemerintah tak punya rasa kemanusiaan.
"Ada hampir 700 orang petugas KPPS yang meninggal, di mana kemanusiaan presiden? Di mana kemanusiaan menteri, pejabat yang tidak diproses, jangankan diautopsi, kata duka cita pun tidak ada. Itu artinya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kebinatangan yang beradab," ujarnya.
Abdullah menambahkan sila ketiga yang menyebut Persatuan Indonesia tidak terlihat dalam kehidupan saat ini. Menurutnya bangsa Indonesia telah diacak-acak dengan perselisihan antarmasyarakat.
"Dihancurkan oleh satu partai dengan partai yang lain, sang pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, ulama satu dengan yang lain," tutur dia.
Abdullah pun mempertanyakan maksud dari keadilan sosial yang ada pada sila kelima Pancasila. Menurut dia, keadilan sosial hanya milik segelintir kelompok tertentu.
Dia menyebut 88 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing. Lalu ketimpangan kesejahteraan. Menurutnya harta empat orang terkaya di Indonesia sama dengan harta 100 juta rakyat miskin di Indonesia.
"Keadilan sosial yang mana?" kata dia.
Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK pada hari ini mengagendakan jawaban dari pihak termohon yakni KPU dan pihak terkait dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam sidang ini baik KPU maupun Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf membantah semua tudingan dari kubu Prabowo-Sandiaga mengenai dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019.
Abdullah meminta majelis hakim MK transparan dalam memutus sengketa.Jika MK keliru, menurutnya, pertumpahan darah bisa terjadi.
"Kalau MK keliru, karena takut intimidasi, takut tekanan, takut intervensi, dan mengambil keputusan berdasarkan order, paksaan, maka bisa dibayangkan masa depan Indonesia. Negara dan rakyat berantakan, pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu, terjadi," kata Abdullah.
Abdullah melanjutkan orasinya dengan meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf lantaran status sang cawapres masih sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.
Dalam kasus ini, KPU dan Tim Hukum Jokowi menyatakan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah bukan BUMN. Karena bukan BUMN maka tidak ada cacat administratif dalam pencalonan Ma'ruf sebagai cawapres.
Abdullah meyakini hal sebaliknya. "Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya," katanya.
Abdullah pun berharap agar hati hakim MK terbuka demi memutus sengketa secara jujur.
"Ya Allah, lebih baik kami mati syahid, hidup mulia. Oleh karena itu, kalau hari ini kami harus dicabut nyawa, ambil, lah ya Allah," kata dia.
Aksi di sekitar Gedung MK di Medan Merdeka Barat dimulai sejak menjelang siang, sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini diikuti ratusan orang.
Seorang orator dari mobil pengeras suara mengatakan saat ini adalah momen tepat bagi para hakim MK untuk menambah amal soleh.
"Saat ini hakim MK bisa menambah amal soleh. Saat yang tepat yaitu dengan memihak kepada keadilan," tutur orator melalui pengeras suara di tengah-tengah massa di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (17/6).
Orator itu lalu mengajak massa untuk hadir mengawal sidang MK di hari-hari berikutnya. Orator menyebut para hakim MK membutuhkan dukungan moral.
"Besok mau datang lagi? Datang lebih banyak? Takbir!" pekik orator. (bmw/ryn/wis)
Abdullah mengatakan itu saat berdemonstrasi di kawasan Gedung Mahkamah Agung, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6). Dia menjadi koordinator dalam aksi yang bertujuan mengawal proses sidang sengketa hasil Pilpres 2019, di Gedung MK.
"Ketuhanan Yang Maha Esa artinya semua bangsa Indonesia harus berketuhanan yang maha esa. Jika ada Presiden Jokowi, menteri, gubernur yang mengatakan 'saya pancasila', maka itu bohong, dusta, itu munafik. Kalau dia pancasilais itu dia tidak akan menangkap ustaz, tidak menembak anak-anak yang tidak berdosa," ujar Abdullah saat memberikan orasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdullah menambahkan sila ketiga yang menyebut Persatuan Indonesia tidak terlihat dalam kehidupan saat ini. Menurutnya bangsa Indonesia telah diacak-acak dengan perselisihan antarmasyarakat.
"Dihancurkan oleh satu partai dengan partai yang lain, sang pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, ulama satu dengan yang lain," tutur dia.
 Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra) |
Abdullah pun mempertanyakan maksud dari keadilan sosial yang ada pada sila kelima Pancasila. Menurut dia, keadilan sosial hanya milik segelintir kelompok tertentu.
Dia menyebut 88 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing. Lalu ketimpangan kesejahteraan. Menurutnya harta empat orang terkaya di Indonesia sama dengan harta 100 juta rakyat miskin di Indonesia.
"Keadilan sosial yang mana?" kata dia.
Dalam sidang ini baik KPU maupun Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf membantah semua tudingan dari kubu Prabowo-Sandiaga mengenai dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019.
Abdullah meminta majelis hakim MK transparan dalam memutus sengketa.Jika MK keliru, menurutnya, pertumpahan darah bisa terjadi.
"Kalau MK keliru, karena takut intimidasi, takut tekanan, takut intervensi, dan mengambil keputusan berdasarkan order, paksaan, maka bisa dibayangkan masa depan Indonesia. Negara dan rakyat berantakan, pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu, terjadi," kata Abdullah.
Abdullah melanjutkan orasinya dengan meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf lantaran status sang cawapres masih sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.
Dalam kasus ini, KPU dan Tim Hukum Jokowi menyatakan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah bukan BUMN. Karena bukan BUMN maka tidak ada cacat administratif dalam pencalonan Ma'ruf sebagai cawapres.
Abdullah meyakini hal sebaliknya. "Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya," katanya.
Abdullah pun berharap agar hati hakim MK terbuka demi memutus sengketa secara jujur.
"Ya Allah, lebih baik kami mati syahid, hidup mulia. Oleh karena itu, kalau hari ini kami harus dicabut nyawa, ambil, lah ya Allah," kata dia.
Aksi di sekitar Gedung MK di Medan Merdeka Barat dimulai sejak menjelang siang, sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini diikuti ratusan orang.
"Saat ini hakim MK bisa menambah amal soleh. Saat yang tepat yaitu dengan memihak kepada keadilan," tutur orator melalui pengeras suara di tengah-tengah massa di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Selasa (17/6).
Orator itu lalu mengajak massa untuk hadir mengawal sidang MK di hari-hari berikutnya. Orator menyebut para hakim MK membutuhkan dukungan moral.
"Besok mau datang lagi? Datang lebih banyak? Takbir!" pekik orator. (bmw/ryn/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK