Dalam Pleidoi Ratna Ceritakan Pengalaman Ditahan Rezim Orba
CNN Indonesia
Selasa, 18 Jun 2019 18:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menceritakan pengalamannya mendekam dipenjara dalam kasus politik di tahun 1998.
Hal tersebut diungkapkannya saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Pemaparan kasus politik yang pernah dialaminya itu merupakan penjelasan Ratna terhadap pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan jika Ratna pernah dihukum penjara. Hal itu menjadi salah satu alasan pemberatan materi tuntutan pidana jaksa kepadanya.
Ratna mengaku pernah ditahan, tapi tak pernah dijatuhi hukuman penjara.
Ratna menceritakan pada 10 Maret 1998, dirinya bersama sejumlah aktivis lainnya yang tergabung dalam Pro Demokrasi ditangkap dengan tuduhan makar dan dikenakan pasal berlapis.
Seorang putrinya yaitu Fathom Saulina juga turut ditangkap.
"Saya ditahan 60 hari di Rutan Polda Metro Jaya dan 10 hari di Rutan Pondok Bambu, ditangkap dengan mengerahkan hampir semua kesatuan yang ada, seolah sedang menangkap kriminal besar," ujarnya.
Kemudian pada 20 Mei 1998 atau sehari sebelum lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden kala itu, Ratna dan kawan-kawannya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Mereka didakwa menggelar acara tanpa izin. Sidang yang hanya berlangsung selama tiga jam itu pun berujung pada pembebasan Ratna dan sejumlah aktivis lainnya.
"Persidangan itu hanya berlangsung selama tiga jam dan kami dibebaskan hari itu juga, itu kasus politik bukan kasus pidana," katanya.
Kemudian, Ratna kembali berurusan dengan aparat kepolisian terkait tuduhan makar. Dia kembali ditangkap pada 2 Desember 2016 subuh menjelang aksi 212. Setelah 24 jam ditahan, polisi pun membebaskan Ratna.
"Hingga hari ini saya tidak pernah dipanggil lagi setelah satu kali penyidikan tambahan di Polda Metro Jaya, tidak pernah di SP3 juga tidak di P21," katanya.
Dalam kasus berita bohong, Ratna dituntut enam tahun penjara. Dia dianggap memenuhi unsur menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
Jaksa juga menilai Ratna tidak memenuhi unsur pasal 44 KUHP terkait penyakit kejiwaannya. Bahkan, permintaan maaf Ratna dinilai tidak dapat menghapus tindakan pidananya.
Berita bohong pemukulan Ratna bermula pada September 2018. Ketika itu, sejumlah politikus mengabarkan Ratna dipukul sekelompok orang di Bandung. Foto-foto Ratna lebam beredar di media sosial.
Namun, Ratna akhirnya mengaku luka lebam itu bukan disebabkan karena pemukulan melainkan operasi kecantikan.
[Gambas:Video CNN] (gst/ugo)
Hal tersebut diungkapkannya saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Pemaparan kasus politik yang pernah dialaminya itu merupakan penjelasan Ratna terhadap pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan jika Ratna pernah dihukum penjara. Hal itu menjadi salah satu alasan pemberatan materi tuntutan pidana jaksa kepadanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratna menceritakan pada 10 Maret 1998, dirinya bersama sejumlah aktivis lainnya yang tergabung dalam Pro Demokrasi ditangkap dengan tuduhan makar dan dikenakan pasal berlapis.
"Saya ditahan 60 hari di Rutan Polda Metro Jaya dan 10 hari di Rutan Pondok Bambu, ditangkap dengan mengerahkan hampir semua kesatuan yang ada, seolah sedang menangkap kriminal besar," ujarnya.
Mereka didakwa menggelar acara tanpa izin. Sidang yang hanya berlangsung selama tiga jam itu pun berujung pada pembebasan Ratna dan sejumlah aktivis lainnya.
"Persidangan itu hanya berlangsung selama tiga jam dan kami dibebaskan hari itu juga, itu kasus politik bukan kasus pidana," katanya.
"Hingga hari ini saya tidak pernah dipanggil lagi setelah satu kali penyidikan tambahan di Polda Metro Jaya, tidak pernah di SP3 juga tidak di P21," katanya.
Dalam kasus berita bohong, Ratna dituntut enam tahun penjara. Dia dianggap memenuhi unsur menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
Jaksa juga menilai Ratna tidak memenuhi unsur pasal 44 KUHP terkait penyakit kejiwaannya. Bahkan, permintaan maaf Ratna dinilai tidak dapat menghapus tindakan pidananya.
Berita bohong pemukulan Ratna bermula pada September 2018. Ketika itu, sejumlah politikus mengabarkan Ratna dipukul sekelompok orang di Bandung. Foto-foto Ratna lebam beredar di media sosial.
Namun, Ratna akhirnya mengaku luka lebam itu bukan disebabkan karena pemukulan melainkan operasi kecantikan.
[Gambas:Video CNN] (gst/ugo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK