Diprotes Calon Wali Murid, PPDB di Surabaya Disetop Sementara
CNN Indonesia
Rabu, 19 Jun 2019 21:23 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Ratusan wali murid siswa dan SMA se-Surabaya mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6). Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, dan menuntut agar sistem itu dihentikan.
Massa yang mengatasnamakan dirinya Kompak (Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya) membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya!" dan "Hapus sistem zonasi. Zonasi bukan pemerataan kualitas tapi pembodohan bangsa."
Seorang calon wali murid, yang juga mewakili massa, Sawitri Nilaswari mengatakan sebagian besar calon wali murid menyesalkan sistem penerapan zonasi itu. Mereka menganggap kebijakan tersebut begitu merugikan anak-anaknya.
Sistem PPDB SMA di Surabaya tahun ini terbagi dari beberapa jalur, yakni 50 persen untuk jalur masuk berdasarkan jarak, 20 persen untuk prestasi, dan 30 persen untuk jalur lainnya.
Kata Nila, mental anak-anak pun down. Perjuangan yang selama tiga tahun dilakukan sekolah, hingga ujian nasional (UN) seakan dihempaskan oleh jarak.
"Karena sistem zonasi ini diumumkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan UN SMA. Mereka akan berpikir, buat apa mereka belajar keras, kalau akhirnya yang diukur adalah jarak," kata Nila.
Ia menyebut, sistem PPDB tahun ini berbeda dengan kebijakan tahun lalu. Saat itu porsi nilai UN menjadi pertimbangan utama penentu peringkat penerimaan siswa baru. Berbeda dengan tahun ini yang menitik beratkan pada jarak rumah dengan sekolah.
"Kita sudah punya sistem bagus tahun lalu, kenapa harus diubah, toh kalau zonasi (tahun lalu) sudah tercover kok, tapi utamanya berdasarkan (nilai) UN, itu lebih berkeadilan, tahun ini malah carut marut," kata dia.
Pihaknya menuntut agar sistem PPDB tahun kembali dikaji oleh pemerintah, sebab mereka menilai hal itu belum siap dari berbagai aspek. Yakni dari ketersediaan jumlah sekolah, sarana prasarana dengan jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah.
"Tujuan pemerataan itu baik, tapi yang masih belum siap ini dari berbagai aspek, dari mutu sekolah, sarana prasarana, dan jumlah sekolahnya seimbang tidak dengan jumlah penduduk usia sekolah, itu harus dikaji dulu sebelum membuat kebijakan," kata dia.
Di tengah aksi, perwakilan massa aksi kemudian diterima di Gedung Grahadi untuk melakukan mediasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono.
Mediasi pun berjalan alot, sebab, wali murid bahkan sempat mengancam tak akan meninggalkan Grahadi bila tuntutan mereka untuk menghentikan PPDB zonasi tak dituruti hari ini juga.
Hasilnya, Hudiyono mengambil keputusan bahwa PPDB SMA/SMK Surabaya dihentikan sementara, sesuai tuntutan perwakilan wali murid yang berunjuk rasa. Hal itu dilakukan sampai menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud).
"Keputusannya, PPDB ditutup. Kami akan konsolidasi dengan kementerian mengenai tuntutan wali murid. Dihentikan sementara mulai siang ini," ujarnya.
Hudiyono mengatakan, usulan para wali murid ini akan disampaikan ke Mendikbud langsung oleh perwakilan kementerian yakni, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Bambang Agus Susetyo yang juga mengikuti mediasi.
"Besok itu saya rapat di Jakarta juga tentang PPDB ini evaluasi, saya juga akan komunikasikan karena ini kasualistik di Surabaya , nanti juga akan saya komunikasikan," kata Bambang.
[Gambas:Video CNN] (frd/ugo)
Massa yang mengatasnamakan dirinya Kompak (Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya) membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya!" dan "Hapus sistem zonasi. Zonasi bukan pemerataan kualitas tapi pembodohan bangsa."
Seorang calon wali murid, yang juga mewakili massa, Sawitri Nilaswari mengatakan sebagian besar calon wali murid menyesalkan sistem penerapan zonasi itu. Mereka menganggap kebijakan tersebut begitu merugikan anak-anaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena sistem zonasi ini diumumkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan UN SMA. Mereka akan berpikir, buat apa mereka belajar keras, kalau akhirnya yang diukur adalah jarak," kata Nila.
"Kita sudah punya sistem bagus tahun lalu, kenapa harus diubah, toh kalau zonasi (tahun lalu) sudah tercover kok, tapi utamanya berdasarkan (nilai) UN, itu lebih berkeadilan, tahun ini malah carut marut," kata dia.
Pihaknya menuntut agar sistem PPDB tahun kembali dikaji oleh pemerintah, sebab mereka menilai hal itu belum siap dari berbagai aspek. Yakni dari ketersediaan jumlah sekolah, sarana prasarana dengan jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah.
"Tujuan pemerataan itu baik, tapi yang masih belum siap ini dari berbagai aspek, dari mutu sekolah, sarana prasarana, dan jumlah sekolahnya seimbang tidak dengan jumlah penduduk usia sekolah, itu harus dikaji dulu sebelum membuat kebijakan," kata dia.
Di tengah aksi, perwakilan massa aksi kemudian diterima di Gedung Grahadi untuk melakukan mediasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono.
Mediasi pun berjalan alot, sebab, wali murid bahkan sempat mengancam tak akan meninggalkan Grahadi bila tuntutan mereka untuk menghentikan PPDB zonasi tak dituruti hari ini juga.
"Keputusannya, PPDB ditutup. Kami akan konsolidasi dengan kementerian mengenai tuntutan wali murid. Dihentikan sementara mulai siang ini," ujarnya.
Hudiyono mengatakan, usulan para wali murid ini akan disampaikan ke Mendikbud langsung oleh perwakilan kementerian yakni, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Bambang Agus Susetyo yang juga mengikuti mediasi.
"Besok itu saya rapat di Jakarta juga tentang PPDB ini evaluasi, saya juga akan komunikasikan karena ini kasualistik di Surabaya , nanti juga akan saya komunikasikan," kata Bambang.
[Gambas:Video CNN] (frd/ugo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK