Kemhan-TNI Minta Tambah Anggaran Rp17,5 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp17,5 triliun untuk 2020. Komisi I DPR menyepakati usulan tersebut. Dengan penambahan anggaran itu maka pagu indikatif Kemhan di 2020 menjadi Rp126,5 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, Agus Setiadji, usai menghadiri rapat tertutup antara Komisi I DPR, Kemhan, dan TNI pada Rabu (19/6).

"Anggaran yang kami ajukan Rp126,5 triliun untuk 2020 dan disetujui oleh Komisi I. Ada [tambahan] sekitar Rp17,5 triliun," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (20/6).

Lihat juga: Beda Pertahanan ala Jokowi dan Doktrin Lama Prabowo

Agus mengatakan salah satu kebutuhan Kemhan pada 2020 nanti adalah program bela negara.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan sejumlah kebutuhan yang diperlukan Kemhan dan TNI ke depan.

Dana sebesar Rp1,9 triliun, katanya, digunakan untuk pengembangan organisasi baru yaitu Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.

Kemudian pemutahiran alat utama sistem pertahanan (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana (sarpras) Angkatan Darat membutuhkan anggaran sebesar Rp3,4 triliun.

Lihat juga: Jokowi Minta TNI-Polri Netral dan Sigap Hadapi Perubahan

Sementara untuk kebutuhan yang sama bagi Angkatan Laut, lanjut Hadi, dijatah sebesar Rp2,8 triliun. Sedangkan Angkatan Udara memperoleh Rp3,9 triliun.

Hadi mengungkapkan bahwa untuk anggaran tahun ini sudah terserap sebesar 50 sampai 60 persen hingga pertengahan bulan Juni 2019.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha mengatakan pihaknya telah menerima usulan tersebut dan selanjutnya akan membawanya dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dari program yang diusulkan, sebesar 63 persen dari pagu indikatif Kemhan di 2020 akan digunakan untuk pemenuhanminimum essential force (MEF) atau pemutahiran alutsista.

Lihat juga: Gelar Indo Defence, Kemenhan Incar Afrika dan Asia Tengah

Komisi I, kata Satya, pun meminta agar komponen industri pertahanan dalam negeri mendapatkan komponen besar dari pemenuhan MEF tersebut.

"Dari program yang diusulkan 63 persen [terkait] MEF. Kami minta ada komponen industri pertahanan dalam negeri harus menjadi komponen besar," kata Satya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/6).

Selain itu, dia menambahkan, Komisi I juga meminta Kemhan menggunakan anggaran tersebut untuk pembenahan hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM).
[Gambas:Video CNN]

(mts/gil)