Warga Berharap Situasi Aman saat Putusan MK

CNN Indonesia | Kamis, 27/06/2019 08:59 WIB

Sejumlah orang menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/6). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Jakarta berharap situasi tetap aman dan kondusif saat putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6).

"Tidak usah ribut-ribut, kasihan masyarakat yang ingin beraktivitas," ujar Rini, PNS salah satu kementerian seperti dikutip Antara di Jalan Abdul Muis.

Rini mengatakan apapun hasil putusan itu merupakan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia yang dipilih dari proses demokrasi.

"Kita sudah menyalurkan hak suara kepada mereka, 17 April 2019. Untuk apa kita ributkan lagi," ujar Rini.

Lihat juga:

Akses Sekeliling Istana Ditutup Jelang Putusan Pilpres di MK

Aktivitas sejumlah perkantoran dan kementerian di sekitar Jalan Abdul Muis berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Jelang putusan MK tidak ada perintah untuk meliburkan para pegawai dan karyawan.

Sementara itu, Rizal salah seorang pengemudi ojek daring berharap pascaputusan MK aktivitas di ibu kota kembali normal seperti seperti sebelum adanya sidang.

"Kasihan kami yang kerja di jalan," ujarnya.

Menurut Rizal, di hari-hari normal, dalam sehari sejak dirinya dapat mengantar dua sampai penumpang. Tetapi sekarang, karena banyak ruas jalan ditutup, hanya maksimal satu penumpang.

Lihat juga:

Jelang Putusan MK, KPU Disidang soal Dugaan Langgar Etik

Sejumlah perkantoran yang berdekatan dengan gedung MK di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah memanggil semua pihak terkait perubahan jadwal sidang pleno pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019.

Agenda pengucapan putusan sebelumnya dijadwalkan Jumat (28/6) namun dipercepat pada (27/6) dimulai pukul 12.30 WIB, berdasarkan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Area Steril Kawasan MK

Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, steril dari kendaraan bermotor pada kedua arahnya, baik dari arah Harmoni maupun Jalan MH Thamrin, jelang sidang putusan akhir perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, aparat kepolisian bersiaga di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Pembatas jalan yang berwarna orange pun mulai dibentangkan di kedua sisi jalan Medan Merdeka Barat.

Lihat juga:

Tim Jokowi Bersemangat Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Tampak pula, kendaraan dari arah Medan Merdeka Selatan atau Jalan MH Thamrin yang hendak menuju Jalan Medan Merdeka Barat, diarahkan melalui Jalan Budi Kemuliaan, dilanjutkan ke arah Jalan Abdul Muis. Begitu pula kendaraan dari arah Harmoni dialihkan menuju Jalan Suryopranoto.

Tak hanya itu, pembatas beton dan kawat berduri sudah dibentangkan oleh pihak kepolisian di sekitar Patung Arjuna Wiwaha. Penjagaan di sekitar Gedung MK juga telah diperketat.

Terlihat, pembatas beton dan kawat berduri sudah dibentangkan di depan Museum Nasional. Sejumlah personel kepolisian dan TNI serta beberapa juga bersiaga.

Lihat juga:

Jalan Jokowi 'Rangkul' Prabowo dan Oposisi Islam Politik

Aparat gabungan turut menurunkan berbagai jenis alat taktis militer untuk mencegah pergerakan massa.

Tampak beberapa unit mobil water cannon milik polisi dan mobil angkut milik TNI telah disiagakan di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diregister MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Permohonan sengeketa Pilpres ini dilayangkan kubu Prabowo-Sandi yang menuding telah ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam sidang sengketa Pilpres ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf menjadi pihak terkait, dan Bawaslu RI hanya menjadi pihak pemberi keterangan.