Tim Jokowi: Dissenting Opinion Hakim Bakal Dicatat Sejarah

CNN Indonesia

Kamis, 27 Jun 2019 11:54 WIB

Putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan pada Kamis (27/6). Tiap hakim berhak memberikan pendapat berbeda dengan putusan atau dissenting opinion. — Hakim Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta mengatakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi pendapat berbeda dengan putusan atau dissenting opinion bakal dicatat dalam sejarah. Dia menilai hakim perlu berpikir ulang jika ingin memberikan dissenting opinion.

"Yang membuat dissenting perlu memikirkan dissenting-nya itu. Besok sejarah akan mencatat dengan baik," ucap Wayan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

Lihat juga:

Usai Putusan MK, Prabowo Rapat dengan Pimpinan Parpol Koalisi

Wayan mengamini bahwa hakim MK berhak memiliki dan menyampaikan dissenting opinion. Meski begitu, menurut Wayan, hakim harus benar-benar melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menyampaikan dissenting opinion.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wayan menilai tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak mampu menghadirkan alat bukti yang kuat untuk menunjang permohonan. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan pun dinilai Lemah.

"Kalaupun ada dissenting pasti sangat lemah. Dan dengan cara apa dissenting itu dibuat kalau alat buktinya enggak ada," ucap Wayan.

Tim Jokowi: Dissenting Opinion Hakim Bakal Dicatat Sejarah

I Wayan Sudirta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Majelis Hakim MK bakal membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6). Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tiap hakim berhak memiliki dissenting opinion.

Lihat juga:

Jelang Putusan MK, KPU Disidang soal Dugaan Langgar Etik

Dia mengamini bahwa sengketa Pilpres 2014 tidak ada hakim yang memiliki dissenting opinion. Keputusan majelis hakim bersifat bulat.

Hakim kala itu menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang sah dalam Pilpres 2014. Gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat itu ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Akan tetapi, Fajar mengatakan bukan berarti hakim MK tidak boleh memiliki dissenting opinion dalam sengketa sekaliber pilpres sekalipun. Hakim juga tidak wajib menyampaikan dissenting opinion secara langsung dan lisan dalam sidang pembacaan putusan.