FPI Jihad Panjang Konstitusional Jika MK Menangkan Jokowi

CNN Indonesia | Kamis, 27/06/2019 19:18 WIB
FPI Jihad Panjang Konstitusional Jika MK Menangkan Jokowi Massa melakukan unjuk rasa saat sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis menegaskan pihaknya akan mengambil langkah jihad panjang secara konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam gugatan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2019

"01 yang menang, kita tetap akan berjuang. Siapkan diri kita untuk jihad panjang, jihad konstitusional jangka panjang," kata Sobri saat menggelar orasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Tak hanya itu, Sobri menegaskan FPI tetap berjuang terus meskipun gugatan Prabowo-Sandiaga dikabulkan MK. Sebab, kata dia, mencari kebenaran dan keadilan tak boleh berhenti meskipun rezim berganti.


Pesan itu, kata dia, sama seperti yang pernah diucapkan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kepada para simpatisan. Rizieq, kata dia, berpesan agar simpatisannya terus berjuang bukan karena kekuasaan melainkan karena Allah.


"Ini kan 01 dan 02 udah berdamai. Ini urusan kita keadilan dan kebenaran. Siap berjuang? Takbir," kata dia.

Di samping itu, Sobri menegaskan aksi yang digelar MK hari ini sangat berjalan damai. Ia bahkan menyerahkan pihak-pihak yang melakukan provokasi untuk ditindak tegas oleh pihak kepolisian
FPI Jihad Panjang Konstitusional Jika MK Menangkan JokowiKetua Umum FPI Sobri Lubis. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

"Tapi tetap syaratnya kita bangsa yang cinta kedamaian. Karena cinta kedamaian merupakan bagian daripada ajaran Islam," kata dia.

Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa pertimbangannya, MK menyatakan sejumlah laporan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak dapat dibuktikan, atau tidak berdasar hukum.


Misalnya, soal ketidaknetralan polisi dan intelijen, serta pengerahan PNS BUMN untuk kampanye. MK juga mengabaikan temuan kubu Prabowo yang menyebut pihaknya meraih suara 0 di sejumlah TPS.

Ketua tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku percaya diri permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal ditolak.

"Jadi itu sudah lebih dari setengah itu dibacakan dan tinggal Pak Kiai Ma'ruf Amin soal BUMN itu belum dibacakan. Saya kira enggak akan lama lagi. Sejam lagi dibacakan selesai. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagian besar ditolak," tutur Yusril di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6).

(rzr/ain)