Ma'ruf Amin Ajak Warga Tak Lagi Saling Blokir di Medsos

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengimbau agar rakyat Indonesia kembali rukun usai pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ia meminta warga kembali bertegur sapa dan tidak lagi saling memblokir di media sosial.

"Mari kita rukun kembali, jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Antara tetangga, antar teman, antar keluarga, hanya karena beda pilihan politik. Jangan ada lagi saling blokir di media (sosial)," tuturnya saat berpidato pasca ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).

Ma'ruf mengimbau agar tali silaturahmi kembali disambung sebagai sesama bangsa. Sebab, menurut dia, ke depan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera.

Lihat juga: Usai Ditetapkan, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Ikut Bangun RI

Dalam pidatonya, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa terpilihnya Joko Widodo dan dirinya untuk memimpin negara ini merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab dari rakyat Indonesia. Tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita para petinggi bangsa dalam rangka menghadirkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

"Karenanya amanah dan tanggung jawab ini kami terima dengan ridho dan ikhlas dan kami janji untuk kerja keras," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2019. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Jakarta, Minggu (30/6). Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni di Jakarta 30 Juni 2019.

Lihat juga: Jokowi-Ma'ruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Penetapan ini dibuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

MK mementahkan gugatan Prabowo-Sandi pada sidang putusan Kamis (27/6) lalu. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU wajib menetapkan paslon terpilih maksimal tiga hari setelah putusan MK. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. (tst/eks)