Bertemu Ketua DPRD, Adhyaksa Dault Bahas Wagub DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Adhyaksa Dault mendatangi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan membicarakan soal wakil gubernur DKI Jakarta yang kursi jabatannya masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut pengganti Sandiaga Uno harus segera ditentukan. Pasalnya sejak ditinggal Sandi yang mengikuti kontestasi Pilpres 2019 pada Agustus 2018 lalu, Gubernur DKI Anies bertugas sendirian dalam kepemimpinan Jakarta.

"Harus segera diisi wagubnya. Saya kira harus ada wagub dalam waktu yang cepat supaya terisi. Jadi ada balance antara gubernur dan wakil ketika ambil kebijakan. Itu penting sekali. Tadi juga beliau (Prasetio Edi Marsudi) sampaikan (perhatian) belum diisinya wagub," tutur Adhyaksa.


Sementara itu, prosesi pemilihan wagub DKI masih dalam pembahasan tata tertib. Anggota Pansus Wagub dari PKS Abdurrahman Suhaimi, pihaknya sedang menggodok tentang poin kuorum yang ada di dalam Tata tertib.

Lihat juga: Pansus Wagub DKI Konsultasikan Tatib Paripurna ke Kemendagri

Ada dua calon wagub yang disodorkan namanya ke DPRD DKI, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Keduanya sudah melalu sejumlah tes uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD DKI.

Diketahui, Adhyaksa pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden RI. Kemudian pada musim sebelum Pemilu, Adhyaksa mengumumkan diri bergabung dengan Gerindra.

Adhyaksa sempat mengatakan tertarik untuk kembali bergabung ke parpol karena kecewa soal pencairan anggaran  Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Indonesia. Sebelum di Gerindra, Adhyaksa sempat menjadi kader di PKS hingga PAN.

Lihat juga: DPRD DKI Gelar Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur 22 Juli

Selain itu di rumah Prasetio tersebut, Adhyaksa pun membicarakan soal peluang dipindahkanya ibu kota RI dari Jakarta ke kota lain. Dia menilai pemindahan ibu kota RI itu masih terlalu dini meski sudah digodok lama.

"Kalau jangka waktu misalnya lima tahun ke depan atau 10 masih belum gitu loh, karena infrastruktur belum ada. Tapi, kalau Bapak Presiden punya percepatan [pemindahan] itu, ya sudah kita dukung gitu," kata mantan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Indonesia tersebut. (ctr/kid)