Gerindra Buka Kans Ganti Cawagub DKI, PKS Ungkit Kesepakatan
CNN Indonesia
Rabu, 03 Jul 2019 09:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPD Gerindra DKI membuka kans terjadinya perubahan nama calon Wakil Gubernur Jakarta yang sempat disetujui bersama PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Kemarin, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik mengatakan dua nama yang sebelumnya diajukan berpotensi diganti jika nanti tidak disetujui oleh DPRD DKI saat sidang pemilihan Wagub.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi tak ingin berspekulasi banyak. Ia pun mengingatkan fraksinya masih mengikuti aturan main yang berlaku antara partainya dan Gerindra.
"Masih ikut kesepakatan yang kemarin sesuai dengan peraturan yang sudah dijalani," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).
Suhaimi mengatakan pemilihan dua calon wakil gubernur, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sudah mengikuti proses yang panjang. Mereka pun telah mengikuti uji kepatutan dan kelaikan, mendapat surat rekomendasi dari PKS-Gerindra hingga Anies.
Atas dasar itu, Suhaimi tak mau berandai-andai atas potensi yang mungkin terjadi di masa mendatang
"Kita tidak ada asumsi pergantian. Jadi bukan cara lain, kalau ada yang menyebutkan cara lain artinya mengganggu," tegas Suhaimi singkat.
Sementara itu, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan harusnya para elite DPRD DKI bisa menghargai perjalanan proses pemilihan Agung dan Syaikhu bisa sampai ke tahap paripurna. Sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi dewan untuk mengundurkan paripurna atau tidak memilih satu dari dua calon yang sudah diusulkan.
"Itu sangat memalukan sekali ya jika tidak jadi. Kan sudah menjalani segala macam tes, saya kira dewan harus menghormati apa yang sudah dijalankan," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).
Pangi berharap agar elite politik bisa memandang jauh dan tidak mengutamakan kepentingan partai semata. Sebab menurutnya dengan mundurnya pemilihan wagub akan merugikan pemerintah hingga masyarakat.
"Karena yang rugi besar di sini siapa? Selain Anies ya masyarakat sendiri yang jadi korban," ujarnya.
DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk menentukan pengisi jabatan Wagub DKI Jakarta pada 22 Juli mendatang. Namun, di tengah rencana tersebut, pada awal pekan ini mantan Ketua Kwarnas Pramuka Indonesia Adhyaksa Dault mendatangi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Setelah pertemuan di rumahnya pada Senin (1/7) lalu, Prasetio mengatakan Adhyaksa pun memiliki keinginan menjadi Wagub DKI. Posisi Wagub DKI sendiri kosong sejak Agustus 2018 silam setelah Sandiaga Uno memilih mundur demi ikut kontestasi Pilpres 2019.
(ctr/kid)
Kemarin, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik mengatakan dua nama yang sebelumnya diajukan berpotensi diganti jika nanti tidak disetujui oleh DPRD DKI saat sidang pemilihan Wagub.
Lihat juga:Gerindra DKI Buka Kans Ajukan Cawagub DKI |
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi tak ingin berspekulasi banyak. Ia pun mengingatkan fraksinya masih mengikuti aturan main yang berlaku antara partainya dan Gerindra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhaimi mengatakan pemilihan dua calon wakil gubernur, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sudah mengikuti proses yang panjang. Mereka pun telah mengikuti uji kepatutan dan kelaikan, mendapat surat rekomendasi dari PKS-Gerindra hingga Anies.
"Kita tidak ada asumsi pergantian. Jadi bukan cara lain, kalau ada yang menyebutkan cara lain artinya mengganggu," tegas Suhaimi singkat.
Sementara itu, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan harusnya para elite DPRD DKI bisa menghargai perjalanan proses pemilihan Agung dan Syaikhu bisa sampai ke tahap paripurna. Sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi dewan untuk mengundurkan paripurna atau tidak memilih satu dari dua calon yang sudah diusulkan.
"Itu sangat memalukan sekali ya jika tidak jadi. Kan sudah menjalani segala macam tes, saya kira dewan harus menghormati apa yang sudah dijalankan," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).
Pangi berharap agar elite politik bisa memandang jauh dan tidak mengutamakan kepentingan partai semata. Sebab menurutnya dengan mundurnya pemilihan wagub akan merugikan pemerintah hingga masyarakat.
"Karena yang rugi besar di sini siapa? Selain Anies ya masyarakat sendiri yang jadi korban," ujarnya.
DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk menentukan pengisi jabatan Wagub DKI Jakarta pada 22 Juli mendatang. Namun, di tengah rencana tersebut, pada awal pekan ini mantan Ketua Kwarnas Pramuka Indonesia Adhyaksa Dault mendatangi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Setelah pertemuan di rumahnya pada Senin (1/7) lalu, Prasetio mengatakan Adhyaksa pun memiliki keinginan menjadi Wagub DKI. Posisi Wagub DKI sendiri kosong sejak Agustus 2018 silam setelah Sandiaga Uno memilih mundur demi ikut kontestasi Pilpres 2019.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK