Polemik Qanun Poligami Aceh, UU Perkawinan Jadi Sorotan

CNN Indonesia | Senin, 08/07/2019 19:23 WIB
Polemik Qanun Poligami Aceh, UU Perkawinan Jadi Sorotan Ilustrasi poligami. (SAEED KHAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak perlu mengeluarkan peraturan daerah (qanun) yang membahas soal poligami. Wacana qanun poligami Aceh itu dinilai sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati menyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur soal poligami. Aturan itu juga mengatur syarat untuk pria yang hendak memiliki istri lebih dari satu.

"Sehingga tidak perlu lagi diturunkan dalam Perda karena semua pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat, alasan, dan prosedur. Kalau beristri lebih dari seorang tidak memenuhi syarat, alasan, dan prosedur, maka itu menjadi tindak pidana. Kejahatan tentang asal-usul perkawinan," ujar Sri, di Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, Sri menilai jika yang menjadi alasan dibuatnya aturan poligami di Aceh karena maraknya pernikahan siri, maka yang seharusnya diperbaiki adalah menyoal pencatatan perkawinan.


"Kalau banyak nikah siri, maka yang harus dirapikan pencatatan perkawinan, tidak lagi menjadi kewajiban tetapi menjadi hak warga negara. Sehingga, negara yang harus pro aktif untuk mencatatkan sebuah perkawinan," ujarnya.

Sri menyebutkan sebagian besar pihak yang melakukan nikah siri adalah untuk menghindari pelangggaran terhadap syarat Undang-Undang Perkawinan. Tak sedikit pihak yang berpoligami tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang.

Atas dasar itu, ia mengingatkan jangan sampai aturan poligami atau qanun justru mengesahkan praktik-praktik pelangggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

"Itu artinya jangan sampai qanun mengesahkan praktik-praktik pelanggaran terhadap undang-undang. Qanun harusnya memperkuat implementasi undang-undang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Pemprov Aceh dan DPRA sedang membahas peraturan daerah atau qanun untuk melegalkan poligami. Banyaknya praktik pernikahan siri di Aceh disebut jadi alasannya.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar, mengatakan fenomena pernikahan siri makin sering dilakukan di tengah masyarakat. Menurutnya, maraknya pernikahan siri berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

"Masih wacana dan dalam pembahasan, karena orang banyak nikah siri [tapi] tidak tanggung jawab terhadap anak dan istri. Sehingga diwacanakan poligami dilegalkan, tapi saya tegaskan kembali ini belum pasti, masih wacana," ujar Alidar kepada CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN] (sah/gil)